Mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta terbukti melanggar kode etik setelah melakukan penyadapan secara ilegal. Tindakan tersebut dilakukan saat ia bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Hasil Sidang Etik dan Sanksi
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan dalam konferensi pers pada Selasa (10/11) seperti dilaporkan CNN Indonesia, bahwa perbuatan tersebut melibatkan penyalahgunaan kewenangan. Ahrie menggunakan akses perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan melanggar prosedur yang berlaku.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan. Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua dan Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, bersama anggota Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, serta Irjen Rahmat Setiadi, menjatuhkan sanksi tegas kepada terduga pelanggar.
Isir menyatakan bahwa Majelis KKEP memberikan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie tercela. Selain itu, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
Atas putusan tersebut, Isir menyebutkan bahwa Ahrie telah menerima hasil sidang etik itu dan berencana menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Kasus Hukum dan Reaksi Istana
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 332 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecuali Slamet Uliandi, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan temuan awal pihak kepolisian, aksi penyadapan yang dilakukan oleh Listyo dan anak buahnya tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Korban penyadapan lainnya meliputi para menteri, tokoh-tokoh politik, kalangan pengusaha, media, hingga sejumlah tokoh masyarakat.
Terkait peristiwa tersebut, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sikap dan mengategorikan tindak pidana penyadapan ilegal tersebut sebagai sebuah bentuk makar.
