Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta seluruh instansi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik memperketat pengamanan sistem digital. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya potensi serangan siber yang dapat mengganggu kelangsungan layanan publik digital.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan pentingnya kewaspadaan serta kesiapan penanganan insiden pada setiap sistem digital milik pemerintah. “Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” kata Aries pada Selasa (10/11).
Imbauan tersebut menindaklanjuti Security Advisory yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November. Komdigi kemudian menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026 yang ditujukan kepada pengelola domain kementerian/lembaga/pemda, pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1), Government Cloud, serta seluruh PSE publik.
Sektor Perbankan Jadi Target Utama
Peringatan ini sejalan dengan temuan data Threatmap dari situs Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB yang mencatat 1,6 juta serangan siber berhasil diblokir dalam kurun waktu 24 jam. Angka ini setara dengan rata-rata 19 serangan per detik, melonjak tajam dibandingkan Sabtu (7/11) yang mencatat 350.600 serangan dengan rata-rata 4 serangan per detik.
Laporan Fortinet menunjukkan sektor perbankan menjadi target utama serangan siber dengan total 761.000 ancaman terdeteksi. Sektor teknologi berada di urutan berikutnya dengan 386.000 ancaman, disusul pemerintah sebanyak 121.000 ancaman, edukasi 48.000 ancaman, manufaktur 42.000 ancaman, serta telekomunikasi 18.000 ancaman.
Dugaan Motif dan Bentuk Serangan
Ancaman siber ini disinyalir dipicu oleh aksi penolakan terhadap rencana penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Meskipun demikian, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi secara pasti, sehingga upaya pencegahan tetap menjadi langkah krusial.
BSSN merinci beberapa bentuk ancaman yang patut diwaspadai, antara lain serangan Distributed Denial of Service (DDoS), perusakan tampilan situs (defacement), pembajakan DNS, eksploitasi celah keamanan, hingga penipuan berbasis phishing. Untuk meminimalkan risiko, Komdigi mendorong pengelola sistem elektronik segera mengaktifkan tim tanggap insiden, memperketat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, serta mengamankan cadangan data dan proses pemulihan layanan.
Selain instansi publik, masyarakat luas juga diminta waspada terhadap modus penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. “Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi,” pesan Aries.
Bagi instansi yang mengidentifikasi adanya gangguan keamanan siber pada PDN-1 maupun Government Cloud, Komdigi menyediakan kanal pelaporan resmi melalui PDN-CSIRT di situs https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui pos-el. Aries menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga keamanan infrastruktur digital negara. “Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” ujarnya.
