Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri. Dalam pertemuan tersebut, Faisal melaporkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi potensi banjir hingga longsor menjelang puncak musim hujan.
Puncak Musim Hujan dan Ancaman Bencana
Faisal menjelaskan bahwa awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran selama 20 hingga 30 hari. Puncak musim hujan diprediksi akan berlangsung selama tiga bulan, yakni pada Desember 2026, Januari, dan Februari 2027.
“Kemudian masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027 dengan sifat hujan yang normal, artinya hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tapi durasinya lebih pendek. Sehingga tadi dalam rapat banyak dibahas terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal di kantor Presiden kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Kepala BNPB Kristomei Sianturi, BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini yang dapat diakses masyarakat melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini.
“Jadi di sana ada peringatan dini terkait dengan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kemudian kualitas udara, gempa dan tsunami, dan sebagainya,” ujar Faisal seperti dilaporkan detikcom.
Pemantauan Wilayah dan Operasi Modifikasi Cuaca
Faisal memaparkan, informasi potensi hujan untuk durasi 3 hingga 6 jam ke depan atau *nowcasting* kini dapat diakses secara rinci hingga tingkat kecamatan. Informasi tersebut mencakup status wilayah mulai dari waspada, siaga, hingga awas terhadap ancaman cuaca.
“Kemudian juga untuk harian, mulai hari ini dan seterusnya sampai 7 hari ke depan, per dasarian sampai 10 hari ke depan, dan per bulan dalam 1 bulan daerah mana yang perlu kita antisipasi terkait terjadinya bencana hidrometeorologi basah,” ucap Faisal.
Lebih lanjut, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memetakan lokasi dan waktu terjadinya curah hujan ekstrem guna mencegah jatuhnya korban akibat banjir dan longsor.
“Pemerintah provinsi dapat menyatakan status siaga darurat, kemudian nanti dari BNPB yang disupervisi oleh BMKG kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara,” sebutnya.
Operasi modifikasi cuaca (OMC) pertama dilakukan dengan mengarahkan jatuhnya hujan sejak awal pembentukan awan di hulu atau di kawasan perairan yang aman. Cara kedua menggunakan bahan semai berukuran lebih kecil dari 2 mikron atau *flare* dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awan pecah dan hujan tidak turun.
“Jadi kita ketahui tadi ada 38 kurang lebih sungai yang belum atau sedang proses normalisasi, nah kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” pungkasnya.
Sumber: News - Detikcom
