Data pribadi yang melibatkan lebih dari 41.000 pegawai Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) diduga mengalami kebocoran akibat serangan siber. Kelompok peretas yang menyebut diri mereka sebagai ‘hacktivist’ dengan nama Departemen Perdamaian mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Pencurian dan Publikasi Data Staf DHS
Informasi yang dicuri dan disebarluaskan meliputi nama lengkap, lokasi kantor, detail kontak, serta rincian penugasan para pejabat dan staf DHS. Dokumen basis data itu diunggah ke platform Distributed Denial of Secrets (DDoS), sebuah organisasi nirlaba yang kerap mempublikasikan dokumen bocoran, pada Rabu (28/10) malam.
Para pelaku mengklaim berhasil mengamankan data tersebut melalui layanan autentikasi tunggal Okta yang dimanfaatkan oleh DHS. Meskipun data yang disebar dapat diakses lewat fitur pencarian, pihak DDoS memastikan bahwa basis data tersebut tidak mencakup keseluruhan pegawai instansi tersebut.
Salah satu pendiri DDoS, Emma Best, menjelaskan bahwa dokumen yang bocor lebih memusatkan perhatian pada para pejabat yang memegang kendali dalam perumusan kebijakan serta eksekusi operasional DHS. “Alih-alih direktori tanpa pandang bulu dari setiap karyawan DHS, Icepick mengidentifikasi banyak arsitek dan penggerak kebijakan dan operasi DHS,” ujar Best, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Respons Pemerintah AS dan Konteks Kebijakan Imigrasi
Hingga kini, pihak Okta belum memberikan tanggapan apa pun saat dimintai komentar mengenai dugaan pembobolan sistem tersebut. Sementara itu, DHS belum memberikan pernyataan resmi secara terbuka, namun kepada The Washington Post, instansi tersebut menyatakan telah mengetahui adanya indikasi pelanggaran data dan tengah berupaya menyelesaikan masalah dengan cepat.
Rangkaian data yang bocor ini disinyalir mencakup pegawai dari berbagai lembaga di bawah naungan DHS, seperti Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), serta bagian kantor pusat DHS.
Kelompok peretas mengungkapkan bahwa aksi pembobolan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pernyataan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, pada 17 Juli lalu. Saat itu, Mullin menyampaikan bahwa pihak ICE akan memperketat pengawasan di lapangan melalui peningkatan penangkapan imigran serta razia lalu lintas yang lebih agresif.
Insiden kebocoran data ini berlangsung di tengah gelombang kritik terhadap kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump pada periode kepemimpinan keduanya. Pemerintahan Trump memperluas skala penangkapan serta pemulangan imigran yang dinilai berada di wilayah AS secara tidak sah.
Pelaksanaan operasi penegakan hukum tersebut turut menjadi sorotan publik menyusul berbagai laporan yang mendokumentasikan tindakan kekerasan fisik oleh aparat ICE ketika bertugas. Berdasarkan catatan Migration Policy Institute, DHS telah merampungkan sekitar 980.000 tindakan deportasi dalam kurun waktu 18 bulan pertama masa jabatan kedua Trump.
