Daftar Isi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia telah menawarkan bantuan berupa armada udara dan personel guna membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Pembahasan Kerja Sama Bilateral
Topik tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa yang bertempat di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (27/10).
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi. Menurutnya, penawaran ini merupakan bagian dari upaya kedua negara menjajaki dukungan untuk menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia.
Strategi dan Operasi Penanganan Karhutla
BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini dilakukan secara terpadu melalui pemadaman di darat, pemadaman lewat udara memakai helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berton memaparkan bahwa pemerintah telah mengerahkan personel gabungan bersama armada udara untuk merespons situasi tersebut. Berdasarkan data operasi per 25 Oktober, tercatat sebanyak 71.878 personel darat serta 63 armada udara yang terdiri dari 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca telah diterjunkan.
Penjajakan Teknologi dan Rencana Tindak Lanjut
Selain dukungan operasional, Berton menyebutkan bahwa BNPB dan pemerintah Malaysia turut menjajaki kerja sama di bidang teknologi. Area kerja sama ini mencakup pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai langkah lanjutan, BNPB akan melakukan koordinasi teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia melalui fasilitasi Kementerian Luar Negeri. Koordinasi tersebut membahas kesesuaian bantuan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, prosedur keselamatan penerbangan, serta alternatif dukungan apabila jarak pandang rendah dan asap tebal membatasi efektivitas operasi udara.
Berton menambahkan, seluruh bentuk dukungan dari pihak internasional akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan penanganan bencana di lapangan, di mana kendali operasi tetap dipegang oleh Pemerintah Indonesia.
