Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan di sektor pertanian nasional. Dalam dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, langkah penekanan biaya produksi dilakukan secara masif.
Pemangkasan Harga dan Regulasi Pupuk Bersubsidi
Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi atau HET seluruh jenis pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tersebut menandai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi secara menyeluruh sekaligus menambah volume ketersediaannya untuk masyarakat.
Prabowo Subianto menyatakan kebijakan ini merupakan wujud keberanian pemerintah dalam merombak aturan yang selama ini menghambat penyaluran pupuk. Berdasarkan ketentuan baru, harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Sementara itu, pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, dan NPK kakao berkurang dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram.
Penyesuaian tarif juga diberlakukan untuk ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram. Kebijakan penurunan HET ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 155 juta penerima manfaat yang mencakup petani beserta keluarganya di seluruh wilayah Indonesia.
Guna mengatasi hambatan birokrasi dan potensi penyimpangan, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Deregulasi ini bertujuan mempercepat proses distribusi dan mempermudah akses petani tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
Kementerian Pertanian mencatat sebanyak 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bersubsidi bermasalah telah dicabut di berbagai daerah sepanjang semester I-2026. Pemerintah juga menindak peredaran pupuk palsu tanpa unsur hara yang sebelumnya dilaporkan memicu gagal panen serta kerugian ditaksir mencapai Rp3,2 triliun hingga Rp3,3 triliun.
Selain penegakan hukum, pendataan diperkuat lewat digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK untuk mencatat data petani, luas lahan, jenis komoditas, dan kebutuhan pupuk secara transparan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk yang mudah didapat serta jalur distribusi yang bersih merupakan fondasi penting untuk menggenjot produksi dan keuntungan petani.
Perkembangan Nilai Tukar Petani
Indikator kesejahteraan petani menunjukkan tren positif seiring pembenahan sektor pertanian. Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani atau NTP nasional pada Agustus 2026 berada di level 129,19, atau mengalami kenaikan 1,05 persen dibandingkan posisi Juli 2026 yang tercatat sebesar 127,84.
Peningkatan indeks tersebut didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,14 persen, yang melampaui kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,09 persen. Kenaikan NTP secara bulanan terjadi pada sebagian besar subsektor, dengan tanaman pangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,62 persen, disusul tanaman perkebunan rakyat 1,53 persen, peternakan 0,96 persen, dan perikanan 0,69 persen.
Kendati demikian, subsektor hortikultura justru mengalami penurunan NTP sebesar 2,84 persen, yang mencerminkan dinamika harga dan biaya usaha yang masih bervariasi. Secara geografis, perbaikan NTP merata di 33 dari 38 provinsi yang dipantau, dengan Sulawesi Barat mencatatkan lonjakan tertinggi sebesar 6,87 persen yang ditopang oleh kenaikan harga kelapa sawit.
Secara kumulatif, NTP nasional periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat 3,18 persen lebih tinggi daripada rentang waktu yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah berharap konsistensi kebijakan penurunan harga pupuk, penyederhanaan aturan, dan ketertiban distribusi mampu terus menekan biaya usaha tani serta mendongkrak produktivitas secara berkelanjutan.
Sumber: Finance - Detikcom
