Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan terhadap gagasan Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam di dalam negeri dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional.
Dukungan Pasokan untuk Wilayah Jawa Barat dan Lampung
Sarmuji menyampaikan bahwa kementeriannya akan berkoordinasi secara intensif agar sektor industri nasional memperoleh alokasi pasokan gas yang memadai. Wilayah Jawa Barat bagian barat dan Lampung disebut sebagai daerah yang saat ini paling mendesak membutuhkan tambahan pasokan.
Menurut laporan detikcom, Sarmuji menjelaskan dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/10/2026) bahwa komoditas gas bumi memegang peran krusial bagi sektor manufaktur, baik berfungsi sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku utama.
“Industri pupuk dan petrokimia menggunakan gas sebagai bahan baku utama, sedangkan industri seperti keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif,” ujar Sarmuji.
Perlunya Menjaga Daya Saing dan Utilisasi Pabrik
Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), realisasi pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kawasan Jawa Bagian Barat baru mencapai kisaran 65,69 persen pada tahun 2025.
Sarmuji menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat celah yang harus dipenuhi. Tambahan pasokan gas domestik diyakini menjadi kesempatan penting untuk mendongkrak daya saing industri, mempertahankan tingkat utilisasi pabrik, serta mengamankan ketersediaan lapangan kerja.
Kebijakan mengutamakan kebutuhan domestik ini juga selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menetapkan pengurangan ekspor gas secara bertahap demi memprioritaskan sektor industri dalam negeri.
Kemenperin akan terus bersinergi dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian ESDM, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan kepastian kuota dan harga energi bagi pabrik-pabrik yang beroperasi.
“Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran,” tutup Sarmuji.
Sumber: Finance - Detikcom
