Daftar Isi
Warga Israel menghadapi berbagai krisis menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang, mulai dari dampak perang multi-front hingga masalah biaya hidup. Namun, satu isu kontroversial mendominasi pemberitaan kampanye, yaitu kewajiban militer bagi minoritas Yahudi Ultra-Orthodox atau Haredi.
Perdebatan Wajib Militer dan Tekanan Politik
Sekitar 80.000 pria Haredi berusia antara 18 hingga 24 tahun saat ini menghindari dinas militer di tengah laporan kekurangan personel di tubuh militer Israel. Partai-partai politik pendukung mereka di Knesset, yakni Shas dan United Torah Judaism (UTJ), berpendapat bahwa kelompok tersebut menjaga esensi spiritual Israel melalui studi Taurat dan doa. Sebaliknya, para kritikus menganggap mereka sebagai penghindar wajib militer di tengah berbagai perang yang dihadapi Israel sejak serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Isu ini memicu unjuk rasa di jalanan pada bulan Mei menyusul putusan Mahkamah Agung 2024 yang mewajibkan militer merekrut pria Ultra-Orthodox. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bergantung pada dukungan partai-partai Haredi dengan imbalan melunakkan aturan wajib militer. Setelah Netanyahu menyatakan dirinya kekurangan suara untuk mengesahkan RUU pengecualian, partai-partai tersebut mendesak pembubaran Knesset yang melemahkan posisi pemerintah.
Pernyataan Netanyahu dan Respons Oposisi
Netanyahu menyatakan penentangannya terhadap penangkapan 40 warga Haredi yang menghindari wajib militer sekembalinya ke Israel dari Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan stasiun radio Kol Barama, ia menegaskan pentingnya melestarikan dunia Taurat dan menyebut penangkapan tersebut sebagai upaya sengaja untuk merusak proses perekrutan tanpa paksaan.
Jajak pendapat dari Israel Democracy Institute pada bulan September menunjukkan 72 persen warga menginginkan kaum Haredi wajib berdinas militer seperti warga lainnya. Mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot, yang partainya memimpin tipis atas Likud, mengecam bentrokan antara warga Haredi dan aparat keamanan di Modi’in saat penangkapan penghindar wajib militer. Menurutnya, pemilu kali ini adalah pilihan antara pemerintahan penolak wajib militer pimpinan Netanyahu atau pemerintahan wajib militer di bawah kepemimpinannya.
Daniel Bar-Tal, seorang profesor psikologi di Universitas Tel Aviv, menilai situasi ini sebagai sebuah paradoks karena kaum Ultra-Orthodox berada di kubu sayap kanan tetapi menolak kesetaraan dinas militer. Partai Shas dan UTJ bahkan telah menutup peluang untuk bergabung dengan koalisi yang tidak mengesahkan undang-undang pengecualian bagi komunitas mereka.
Beban Ekonomi dan Pertumbuhan Populasi
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak perang Israel di Jalur Gaza dimulai pada Oktober 2023 dan memicu berbagai konflik regional. Kampanye militer tersebut membebani keuangan negara, sementara tingginya biaya hidup serta kenaikan pajak menambah tekanan ekonomi bagi keluarga tentara cadangan dan rumah tangga berpendapatan tetap.
Survei bulan Agustus mencatat 42 persen warga Israel merasa kondisi keuangan mereka memburuk sejak perang Gaza dimulai. Tekanan ini terjadi di tengah populasi Haredi yang kini mencapai 1,26 juta jiwa atau 12,5 persen dari total penduduk Israel, dengan proyeksi mencapai sepertiga populasi pada tahun 2065.
Shmuel Rosner, peneliti senior di The Jewish People Policy Institute, menyatakan bahwa beban pelayanan militer semakin dirasakan publik sementara sektor Haredi terus berkembang. Penolakan tegas para pemimpin Haredi untuk mengubah sikap di tengah situasi berbahaya menunjukkan bahwa komunitas tersebut bergantung secara finansial namun minim kontribusi, demikian disampaikan oleh Shmuel Rosner.
