Nasional

Wamen HAM: Anak Jangan Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua

Wamen HAM: Anak Jangan Jadi Sasaran Kebencian Politik Orang Tua

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian maupun perundungan akibat persoalan atau perbedaan pandangan politik orang tuanya. Ia menegaskan bahwa anak mempunyai hak atas perlindungan dan tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan, keputusan, atau posisi politik orang tuanya.

Hak Perlindungan Anak dan Batas Kritik Politik

Mugiyanto menyatakan bahwa tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Menurutnya, masyarakat boleh tidak menyukai orang tua, berbeda pandangan politik, atau melontarkan kritik keras, tetapi jangan melibatkan anak-anak dalam permusuhan tersebut seperti dilansir Antara pada Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mengemuka bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026. Ia menyebut fenomena anak yang menjadi sasaran komentar negatif akibat persoalan orang tua bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia.

Perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya. Ketentuan serupa juga termaktub di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelajaran Sejarah dan Penguatan Literasi Digital

Mugiyanto mengingatkan bahwa sejarah Indonesia pernah mencatat praktik diskriminasi terhadap anak dan keluarga akibat tuduhan kepada orang tua mereka. Pada era Orde Baru, kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan pernah menjadikan hubungan keluarga sebagai dasar pembatasan kesempatan kerja atau jabatan bagi keturunan pihak yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pengalaman masa lalu itu, lanjutnya, harus menjadi pelajaran agar negara tidak mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada keturunan seseorang. Prinsip perlindungan yang setara juga wajib berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat dalam kasus separatisme, terorisme, maupun ekstremisme.

Di sisi lain, kebebasan masyarakat dalam mengkritik pejabat publik tetap merupakan bagian penting dari demokrasi di mana warga berhak mempertanyakan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Meskipun demikian, tanggung jawab politik melekat pada pemegang keputusan dan tidak boleh dialihkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya.

Kasus perundungan yang terus berulang terhadap anak figur publik dinilai menunjukkan urgensi penguatan literasi digital berbasis Hak Asasi Manusia. Selain edukasi bagi masyarakat, ia juga menekankan pentingnya penyediaan mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang mudah diakses oleh anak maupun keluarga mereka.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *