Daftar Isi
Nelayan tradisional di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) melalui aplikasi FishFace untuk mencatat hasil tangkapan ikan secara presisi. Inovasi pendataan berbasis digital yang dikembangkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tersebut kini diadopsi secara resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke dalam sistem pelaporan nasional.
Pendataan Berbasis AI di Tengah Laut
Pemanfaatan teknologi ini dijalankan oleh nelayan pancing tradisional, seperti I Ketut Kartasa yang menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Nelayan Usaha Bersama (KUB) Segara Gunung. Saat berlayar menuju rumpon yang berjarak tempuh sekitar satu jam dari pesisir pantai, Ketut membawa ponsel pintar Android dan meteran kain di dalam tas kedap air.
Ketika mata pancing ulurnya disambar ikan cakalang atau tongkol pada kedalaman 20 hingga 40 meter, Ketut mengukur panjang tubuh ikan dan menempatkannya di samping papan penanda alat tangkap. Melalui aplikasi FishFace, kamera ponsel memindai bentuk tubuh, sirip, dan pola wajah ikan secara otomatis. Sistem AI merekam jenis spesies, ukuran panjang, serta titik koordinat GPS sebelum mengunggahnya ke peladen pusat.
Kendala utama yang dihadapi nelayan di lapangan mencakup keterbatasan sinyal internet serta guncangan gelombang laut yang menyulitkan pengambilan gambar. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Ketut menceritakan tantangan teknis yang kerap dialaminya di tengah laut.
“Kesulitannya itu sinyal. Kalau di tengah laut tidak ada sinyal atau gelombang besar, posisi ikan goyang-goyang jadi susah difoto. Tapi karena ini tanggung jawab dan ada tanda bukti ke YKAN, kalau di laut gagal ya begitu mendarat di pantai baru kita foto dan upload ulang,” kata Ketut.
Selain memperluas wawasan nelayan mengenai kualitas dan kondisi kesehatan ikan tangkapan, keterlibatan 6 dari 15 nelayan KUB Segara Gunung dalam program ini memberikan insentif finansial. YKAN memberikan insentif sebesar Rp5 juta per bulan untuk kelompok. Sebanyak 70 persen dibagikan kepada nelayan yang aktif mendata, sedangkan 30 persen dialokasikan sebagai kas kelompok untuk pemeliharaan alat.
Perkembangan Inovasi dan Implikasi Ekologis
Program pendataan perikanan ini berakar dari sistem Crew-Operated Data Recording System (CODRS) yang diinisiasi YKAN sejak 2014. Tuna Field Technician YKAN Bali, Pande Komang Ngurah Kerta Sanjaya, menerangkan bahwa pengiriman data secara real-time ke situs web YKAN membantu nelayan membandingkan hasil tangkapan dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak dan perbekalan.
Senior Manager Perikanan Berkelanjutan YKAN, Glaudy Perdanahardja, menjelaskan bahwa FishFace awalnya dikembangkan pada 2017 menggunakan mesin pengenal berukuran besar di kapal industri. Teknologi tersebut kini dirancang menjadi aplikasi seluler yang praktis guna mengatasi kelemahan pendataan manual yang rentan salah identifikasi spesies.
Hingga saat ini, metode CODRS dan FishFace telah melibatkan lebih dari 1.500 nelayan di berbagai wilayah Indonesia serta melacak puluhan ribu pendaratan kakap, kerapu, dan tuna. Informasi dari pendataan ini mendorong kelompok nelayan lokal mengambil keputusan kolektif untuk mengurangi penangkapan ikan berukuran kecil (juvenile) serta menghentikan aktivitas di area konservasi perairan.
Pengadopsian Kebijakan oleh KKP
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abd. Raup, menyatakan bahwa masalah utama pelaporan perikanan skala kecil selama ini adalah keberagaman nama lokal ikan di tiap daerah yang memicu kekeliruan pencatatan. Oleh karena itu, KKP mengadopsi hasil riset pemindaian otomatis FishFace ke dalam aplikasi resmi pemerintah, e-Logbook Versi 3, khususnya untuk komoditas kakap dan tuna yang bernilai ekonomi tinggi.
Syahril menegaskan bahwa pendataan digital berbasis AI menjadi fondasi vital pemerintah dalam menyusun kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota. Langkah digitalisasi sektor perikanan yang didukung Internews-Earth Journalism Network (EJN) ini sekaligus menopang komitmen Indonesia dalam melestarikan ekosistem perairan dan melindungi 30 persen wilayah laut pada 2045.






