Washington, DC – Selepas pemilu paruh waktu di Amerika Serikat, para aktivis menilai Partai Demokrat berada pada posisi strategis untuk menghapus pasal kontroversial dari rancangan undang-undang pendanaan Pentagon. Pasal tersebut bertujuan mengkodifikasi integrasi antara industri militer Amerika Serikat dan Israel.
Upaya Menolak RUU Pendanaan
Sebelumnya pada tahun ini, pimpinan Partai Demokrat telah menolak versi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Tahun Fiskal 2027. Paket anggaran bernilai 1,15 triliun dolar AS itu mencakup pendanaan untuk berbagai prioritas militer Presiden Donald Trump, termasuk perisai rudal “Golden Dome” dan rencana kapal perang “Trump-class”.
Para pejabat tinggi partai, termasuk Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, sebelumnya telah menyuarakan penentangan terhadap perang pemerintahan Trump dengan Iran serta isu keterjangkauan biaya hidup yang dihadapi warga AS. Para pengamat menyatakan pimpinan partai harus menegaskan bahwa integrasi produksi pertahanan AS-Israel tidak boleh dilanjutkan.
Versi Senat saat ini dalam Pasal 219 menyerukan pembentukan inisiatif kerja sama teknologi pertahanan AS-Israel. Program itu dirancang untuk memperluas dan mempercepat penelitian, pengembangan, pengujian, evaluasi, koordinasi, serta kerja sama industri pertahanan bilateral.
Cavan Kharrazian, penasihat kebijakan senior di Demand Progress, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Partai Demokrat perlu memperjelas sejak sekarang bahwa suara mereka untuk NDAA bergantung pada perubahan substansial. Perubahan tersebut mencakup penghentian integrasi militer AS-Israel dan pelarangan perang dengan Iran.
Penolakan terhadap pendanaan Pentagon secara historis merupakan isu politik yang sensitif karena para anggota parlemen khawatir dinilai tidak mendukung militer AS. Walaupun versi paket pendanaan tersebut disahkan oleh DPR yang dikuasai Partai Republik pada bulan Mei, Demokrat menunda versi Senat melalui pemungutan suara prosedural pada bulan Juli.
Mereka kini menghadapi tenggat waktu pada 11 Desember ketika pendanaan sementara saat ini berakhir. Hal ini berarti mereka harus mengesahkan langkah pendanaan sementara lainnya atau mengesahkan NDAA secara penuh untuk menjaga operasional pendanaan Pentagon.
Oleh karena NDAA memerlukan 60 suara untuk disahkan, Demokrat memiliki pengaruh besar dalam sisa masa sidang kongres ini, jelas Kharrazian. Di sisi lain, Partai Republik menghadapi batasan waktu sebelum Demokrat mengambil alih kendali di kedua kamar Kongres pada Januari mendatang.
“[Demokrat] memiliki daya tawar untuk melakukan filibuster terhadap NDAA sampai ketentuan-ketentuan ini dicabut dan mereka harus berkomitmen untuk memblokir pertimbangan NDAA sampai perubahan tersebut di amankan,” ujar Kharrazian. Menurutnya, pemungutan suara amendemen saja tidak cukup jika Demokrat kemudian membiarkan RUU tersebut maju dengan ketentuan-ketentuan yang masih utuh.
Memanfaatkan Daya Tawar Penuh
Partai Demokrat yang bersemangat menunjukkan komitmen mereka terhadap isu biaya hidup pemilih telah mengisyaratkan akan mencari perombakan terhadap NDAA dan RUU tambahan terkait. Para analis industri pertahanan memprediksi adanya pembatasan besar dalam pendanaan Pentagon, yang juga mencakup paket tambahan senilai 360 miliar dolar AS yang sempat tertunda.
Kendati demikian, belum dapat dipastikan apakah langkah tersebut akan mencakup inisiatif pengembangan militer AS-Israel. Perwakilan Adam Smith, anggota Demokrat paling senior di Komite Angkatan Bersenjata DPR, menyatakan bahwa partainya harus mendesak pendekatan yang lebih realistis dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional.
Ia menggemakan pernyataan Schumer yang menulis dalam suratnya pada bulan Juli bahwa Partai Republik berupaya menggelontorkan miliaran dolar lebih banyak ke industri pertahanan sementara investasi jangka panjang di komunitas Amerika terabaikan. Smith awalnya mendukung, namun kemudian menentang ketentuan integrasi pengembangan militer AS-Israel tersebut.
Meski demikian, Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries belum menyatakan posisi mereka secara terbuka. Para kritikus telah lama memperingatkan bahwa inisiatif tersebut akan menciptakan jalur baru yang tidak transparan bagi Pentagon untuk memberikan dukungan bersumber pajak AS kepada Israel melalui usaha pengembangan bersama, sekaligus menghindari pengawasan kongres.
Langkah itu juga dinilai akan menyulitkan perubahan kebijakan di masa depan dengan menanamkan teknologi buatan Israel ke dalam program militer AS. Sejumlah pihak mencirikan inisiatif ini sebagai fase berikutnya dari dukungan militer jangka panjang Washington kepada Israel, di tengah pengakuan pejabat kedua negara bahwa bantuan militer langsung semakin sulit secara politik.
Matthew Duss, wakil presiden eksekutif di lembaga pemikir progressive Center for International Policy, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tujuan utama Pasal 219 adalah menjauhkan hubungan bantuan AS-Israel dari ranah pengawasan Kongres. Ia menilai para penentang ketentuan ini berada di posisi yang kuat untuk mempertahankan pendirian tegas, kendati kepemimpinan partai masih menunjukkan gelagat kuat pro-Israel.
Penolakan yang Terus Meluas
Sejumlah senator secara terbuka telah menolak ketentuan tersebut. Pada bulan Juli, Senator Chris Van Hollen bersama enam rekan lainnya menolak pasal itu.
Sebanyak 12 senator kini telah menandatangani surat baru yang dirilis pekan ini, termasuk tokoh-tokoh progresif seperti Bernie Sanders serta figur yang lebih berhaluan tengah seperti Ron Wyden dan Tammy Duckworth. Hamid Bendaas, direktur komunikasi untuk IMEU Policy Project, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para senator tersebut mewakili spektrum yang lebih luas dari Kaukus Demokrat.
Bendaas juga merujuk pada jajak pendapat publik yang mengindikasikan penolakan luas terhadap dukungan militer AS ke Israel akibat krisis di Gaza. Baik Presiden Trump maupun Wakil Presiden JD Vance telah mengakui bahwa kondisi hubungan AS-Israel saat ini telah menjadi isu politik yang pelik.
Dalam surat mereka, para senator menulis bahwa ketentuan tersebut akan memperluas dan mempercepat hubungan pertahanan AS-Israel. Hal itu mencakup berbagi teknologi, produksi bersama sistem senjata, serta penelitian dan pengembangan bilateral di berbagai domain peperangan seperti bioteknologi, kuantum, sistem otonom, kecerdasan buatan, dan perang siber, yang melampaui tingkat integrasi dengan beberapa sekutu NATO.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam kepentingan keamanan nasional AS dengan memberikan Israel pengaruh atas sistem senjata dan teknologi militer Amerika. Selain itu, hal tersebut dikhawatirkan menciptakan ketergantungan jangka panjang melalui penyematan teknologi Israel ke dalam basis industri pertahanan AS.
Para anggota parlemen menulis bahwa tindakan tersebut tidak bijaksana, terutama di tengah kebijakan Pemerintah Israel di Gaza, Tepi Barat, dan wilayah lain di kawasan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan serta nilai-nilai Amerika Serikat.
