Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) antara OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur pertukaran data, informasi, dan dokumen.
Penguatan Perlindungan Pemegang Polis
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa penandatanganan Juklak tersebut menandai kemajuan penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, serta peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
Menurut Ogi, keberhasilan program penjaminan ini sangat bergantung pada berbagai persiapan awal, mulai dari penetapan kepesertaan, keakuratan data, hingga koordinasi yang baik antarlembaga. Ia menambahkan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian nasional yang mencakup aspek permodalan, tata kelola, sampai manajemen risiko.
Mekanisme Pertukaran Data Dua Arah
Pertukaran data dan informasi mencakup seluruh tahapan pelaksanaan PPP, mulai dari persiapan serta pendaftaran kepesertaan, pemantauan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Proses pertukaran data ini berlangsung secara dua arah antara OJK dan LPS.
Aturan pelaksanaan tersebut juga menetapkan penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, jenis data yang dipertukarkan, periode beserta batas waktu penyampaian, dan media yang digunakan. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, kedua belah pihak dapat menetapkannya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS dengan mengutamakan sarana yang efisien agar tidak membebani industri asuransi dalam pelaporan.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis yang dilansir dari Finance – Detikcom pada Selasa (17/11/2026).
Sumber: Finance - Detikcom







