Teknologi

Komdigi Minta Penjelasan Google Soal Penutupan 19 Ribu Kanal

Komdigi Minta Penjelasan Google Soal Penutupan 19 Ribu Kanal

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana melayangkan permintaan klarifikasi resmi kepada Google. Langkah ini diambil menyusul penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang oleh raksasa teknologi tersebut dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi atau buzzer pro pemerintah Indonesia.

Tuntutan Transparansi dari Komdigi

Pihak Komdigi menilai bahwa laporan yang dirilis Google belum menyajikan penjelasan yang memadai. Menurut kementerian, informasi yang ada saat ini masih kurang detail mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta dasar argumen yang mengaitkan operasi tersebut dengan Indonesia.

“Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” tulis keterangan resmi kementerian pada Kamis (19/11). Penjelasan tersebut dianggap krusial untuk memastikan tidak adanya kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap data yang dipublikasikan Google.

Lebih lanjut, Komdigi menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Meski demikian, kementerian menekankan bahwa setiap tindakan moderasi konten, terutama dalam skala besar, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

Komdigi juga menyoroti pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” tegas kementerian tersebut.

Rincian Laporan Google

Sebelumnya, Google melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 mencatat telah menutup 19.372 kanal YouTube selama periode Juli hingga September 2026. Data tersebut terbagi menjadi 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September.

Google menyebut jaringan yang ditindak pada Juli dan September menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah. Sementara itu, jaringan yang ditutup pada Agustus dilaporkan menyebarkan konten yang mendukung pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang melayangkan kritik terhadap pemerintah.

Dalam laporannya, Google menggunakan istilah operasi pengaruh terkoordinasi untuk mendeskripsikan aktivitas tersebut. Namun, laporan itu tidak mengungkap identitas pengelola maupun pihak yang mendanai ribuan kanal yang telah ditutup tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komdigi menyatakan akan terus mendorong terciptanya tata kelola moderasi konten yang lebih transparan dan adil guna melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *