Dunia

COP31 Berakhir Tanpa Kesepakatan Iklim Global

COP31 Berakhir Tanpa Kesepakatan Iklim Global
Daftar Isi
  1. Kekecewaan Sekjen PBB dan Penolakan Negara Maju
  2. Suara Negara Rentan Krisis Iklim
  3. Penolakan Produsen Minyak dan Keterangan Presidensi COP31

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan setelah draf teks akhir yang diajukan oleh Presidensi COP31, Turki dan Australia, ditolak oleh sejumlah negara dan blok negosiasi. Kegagalan mencapai konsensus ini memicu keprihatinan mendalam dan kekecewaan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta negara-negara peserta, seperti dilaporkan Al Jazeera pada Minggu (16/11).

Jika draf dokumen tersebut disetujui, untuk pertama kalinya KTT iklim akan mengakui secara resmi bahwa pemanasan global berada di jalur yang melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius, batas yang ingin dipertahankan dalam Perjanjian Paris 2015. Pembahasan di konferensi terpaksa memperpanjang waktu negosiasi akibat penolakan keras dari negara-negara produsen minyak dan gas terhadap pencantuman frasa “bahan bakar fosil”. Selain itu, draf revisi juga menghapus target dana bantuan adaptasi iklim sebesar 120 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang. Ini menjadi pertama kalinya negosiasi iklim tahunan PBB gagal mencapai kesepakatan sejak KTT Kopenhagen pada 2009.

Kekecewaan Sekjen PBB dan Penolakan Negara Maju

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa kecewa yang mendalam atas kegagalan COP31 dalam meraih konsensus. Guterres menyampaikan bahwa ia merasakan kepustrasian yang sama dengan seluruh pihak yang berharap pemerintah dapat mengambil langkah nyata menghadapi krisis iklim. Ia juga mengkritik industri bahan bakar fosil yang dinilainya memutarbalikkan bukti ilmiah, menunda kebijakan, dan memprioritaskan keuntungan di atas penyelamatan lingkungan.

Delegasi Uni Eropa menolak keras draf akhir yang sama sekali tidak menyebutkan bahan bakar fosil sebagai pendorong utama perubahan iklim. Juru bicara UE menegaskan pihaknya tidak akan menerima negosiasi yang mundur ke belakang maupun hasil konferensi yang dinilai melakukan pencucian hijau (greenwashing) terhadap industri bahan bakar fosil, serta menyebut draf tersebut gagal menjawab darurat iklim yang sedang terjadi.

Menteri Iklim Denmark Samira Nawa menilai draf teks tidak melangkah cukup jauh pada aspek mitigasi, terutama karena ketiadaan isu bahan bakar fosil dan penggunaan bahasa sains yang dinilai lemah. Pandangan serupa disampaikan negosiator iklim Inggris, Kate Hughes, yang menyebut dokumen tersebut membawa langkah mundur dalam sains dan tidak mencerminkan urgensi maupun skala krisis iklim yang sebenarnya.

Suara Negara Rentan Krisis Iklim

Kelompok Negara Kurang Berkembang (LDCs)—yang mewakili 44 negara paling rentan dan lebih dari 1 miliar jiwa, termasuk negara kepulauan Pasifik seperti Tuvalu dan Kiribati, serta Bangladesh, Nepal, dan Republik Demokratik Kongo—menyebut sulit menemukan hasil yang menjawab prioritas mereka dan menolak adanya kemunduran dalam komitmen iklim.

Delegasi Kepulauan Marshall menyuarakan keputusasaan atas hasil negosiasi dan menegaskan tidak akan menerima solusi palsu yang menguntungkan industri bahan bakar fosil demi mengorbankan masa depan dan keamanan mereka. Sementara itu, delegasi Vanuatu menilai draf tersebut tidak memenuhi standar hukum internasional, tuntutan sains, dan kebutuhan mendesak masyarakat rentan, serta mengecam keras hilangnya pembahasan bahan bakar fosil.

Delegasi Kenya juga menyampaikan keluhan karena draf tidak menyebutkan kawasan Afrika secara spesifik dan mengabaikan kebutuhan khusus benua tersebut. Kenya menegaskan bahwa negara-negara yang memimpin dalam pemotongan emisi seharusnya juga memimpin dalam memberikan dukungan finansial.

Penolakan Produsen Minyak dan Keterangan Presidensi COP31

Dari kelompok negara produsen energi, delegasi Irak menyampaikan kekhawatiran atas alur negosiasi yang dinilai menyimpang dari arah Perjanjian Paris. Sementara itu, delegasi Rusia Sergei Kononuchenko berargumen bahwa pengurangan pasokan minyak dan gas justru akan memicu peralihan ke bahan bakar yang lebih kotor dan memperparah kemiskinan energi, dengan dampak terberat dirasakan masyarakat miskin. Atas alasan tersebut, Rusia menolak penyusunan kata yang membatasi bahan bakar fosil.

Delegasi Arab Saudi menyatakan bahwa penanganan perubahan iklim membutuhkan seluruh solusi yang ada, sehingga tidak masuk akal jika solusi konkret dihapus dari meja perundingan.

Menanggapi kegagalan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki yang juga Presiden COP31, Murat Kurum, menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal. Kurum menegaskan tidak akan ada draf teks baru yang disusun karena tidak adanya konsensus, dan para pihak akan kembali menerapkan keputusan-keputusan yang sudah ada sebelumnya.

Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen, yang memimpin negosiasi COP31, menyayangkan hasil akhir perundingan tersebut. Bowen menjelaskan bahwa meskipun terdapat sejumlah pencapaian positif selama konferensi—seperti ikrar elektrifikasi yang ditandatangani lebih dari 90 negara—hal itu tetap belum cukup. Ia menyebut kendala terbesar dalam perundingan adalah perbedaan tajam terkait transisi dari bahan bakar fosil, di mana sejumlah pihak menuntut penyebutannya sementara pihak lain mengancam akan memveto jika istilah tersebut dicantumkan.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *