Daftar Isi
Pemerintah Somalia memerintahkan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 72 jam sekaligus menarik utusannya dari Abu Dhabi. Langkah tegas ini diumumkan oleh para pejabat Somalia pada hari Kamis menyusul tuduhan bahwa UEA telah melakukan pelanggaran kedaulatan.
Tuduhan Pelanggaran Kedaulatan
Menteri Informasi Abdifatah Kasim Mohamud menyatakan dalam siaran kantor berita resmi negara bahwa tindakan akan diambil terhadap pihak mana pun yang bekerja sama dengan UEA dalam apa yang mereka sebut sebagai invasi terhadap Somalia. Warga Somalia juga diminta untuk bersatu dan membela negara dari ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, wilayah, serta persatuan nasional. Kendati demikian, sang menteri tidak membeberkan detail lebih lanjut mengenai pemicu utama di balik pengusiran tersebut.
Kementerian Luar Negeri UEA merespons keputusan itu melalui sebuah pernyataan resmi yang mengecam tindakan Somalia dan menilai langkah tersebut akan merusak hubungan bilateral antarnegara. Sehari sebelumnya pada hari Selasa, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menuding Abu Dhabi memberikan sokongan ekonomi serta politik kepada pemerintahan regional untuk melawan pemerintah federal.
Sengketa Pelabuhan dan Pangkalan Militer
Berdasarkan kantor berita nasional Somalia, Presiden Mohamud menyebutkan bahwa Abu Dhabi menandatangani kesepakatan terkait pelabuhan-pelabuhan strategis dengan pemerintah regional dan bukan melalui pemerintah pusat. Perjanjian tersebut mencakup pelabuhan Berbera di Somaliland, Bosaso di Puntland, serta Kismayo di Jubaland.
Omar Mahmood, seorang analis senior dari International Crisis Group, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pelabuhan-pelabuhan di kota pesisir itu merupakan sumber pemasukan utama bagi administrasi lokal. Administrasi lokal tersebut mempertahankan sumber pendapatan mandiri yang memberi mereka tingkat otonomi lebih besar terhadap Mogadishu.
“Mogadishu menganggap tindakan UEA sebagai pelanggaran, karena ia percaya sebagai pemerintah berdaulat yang diakui secara internasional, semua perjanjian internasional harus melalui itu,” ujar Omar kepada Al Jazeera.
Mogadishu menolak keabsahan perjanjian yang diteken langsung dengan pemerintah daerah dan menganggap kehadiran UEA sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan teritorial. Presiden Somalia juga menyatakan bahwa UEA membantu mendirikan pangkalan militer serta pasukan di luar komando nasional di tengah upaya tentara memerangi kelompok bersenjata al-Shabab. Sementara itu, pihak UEA yang sebelumnya pernah mendanai dan melatih militer Somalia serta mendukung usaha komersial selalu membantah tuduhan campur tangan.
Eskalasi Ketegangan Bilateral
Pengusiran duta besar ini menjadi langkah terkeras yang diambil Mogadishu terhadap Abu Dhabi semenjak pembatalan seluruh kesepakatan dengan negara Teluk tersebut pada awal tahun. Pada bulan Januari lalu, Somalia membatalkan seluruh perjanjian kerja sama termasuk kesepakatan pelabuhan serta pertahanan dan keamanan dengan alasan tindakan merugikan yang merusak persatuan dan kedaulatan negara.
UEA diketahui telah lama memanfaatkan kekuatan ekonomi, militer, dan diplomatiknya untuk memperluas pengaruh di kawasan Tanduk Afrika. Menurut sumber-sumber senior Somalia, UEA pernah melatih ratusan tentara Somalia pada rentang tahun 2014 hingga 2018 serta masih mendanai gaji dan logistik bagi sekitar 3.400 personel pasukan khusus dan polisi militer di dalam serta sekitar ibu kota.






