Nasional

Kepsek Daycare Little Aresha Lolos dari Hukuman Restitusi Rp425 Juta

Kepsek Daycare Little Aresha Lolos dari Hukuman Restitusi Rp425 Juta

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak. Meskipun divonis bersalah, terdakwa dinyatakan lolos dari kewajiban membayar restitusi atau ganti rugi sebesar Rp425 juta kepada para korban.

Alasan Hakim Bebaskan Terdakwa dari Restitusi

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Sunaryanto pada Kamis (19/11). Keputusan ini membebaskan Anita dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa membayar restitusi senilai Rp425.055.436,60 kepada 83 anak yang menjadi korban.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Anita tidak layak dibebani restitusi karena statusnya hanya sebagai kepala sekolah yang menerima gaji sebesar Rp3 juta per bulan. Hakim juga mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, hakim mencatat bahwa pengelolaan keuangan yayasan dilakukan melalui rekening pribadi Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti, sehingga pihak tersebut dinilai sebagai pihak yang lebih banyak menikmati hasil pengelolaan.

“Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dijatuhi restitusi, sehingga terdakwa tidak dibebani pembayaran restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum,” ujar hakim dalam persidangan.

Vonis Penjara dan Denda

Walaupun terbebas dari restitusi, Anita tetap dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin, serta membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan terhadap anak secara berlanjut.

Selain hukuman penjara, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp510 juta. Denda tersebut wajib dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan opsi perpanjangan paling lama satu bulan. Jika denda tidak dibayar, jaksa berwenang menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, denda akan diganti dengan pidana penjara selama 141 hari.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah ketua yayasan serta membiarkan tindakan pengasuh yang menyebabkan trauma fisik dan psikis pada anak-anak. “Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,” tambah hakim. Sementara itu, hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang mengakui perbuatan, menyesal, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Vonis lima tahun penjara ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa pada pertengahan Oktober 2026, yakni 10 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut, baik pihak Anita melalui kuasa hukumnya maupun pihak JPU menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *