Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kombes Handik Zusen. Keputusan tersebut diberikan sebagai buntut dari dua kasus dugaan kekerasan yang melibatkan sesama anggota kepolisian.
Sidang KKEP dan Dua Pelanggaran
Keputusan pemecatan terhadap Handik ditetapkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri pada Senin (16/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Handik dinyatakan terbukti bersalah melakukan dua pelanggaran etik.
Berdasarkan keterangan tertulis Propam Polri pada Rabu (18/11), salah satu pelanggaran yang menjerat Handik berkaitan dengan sikapnya yang membiarkan aksi kekerasan terjadi saat pelaksanaan tugas wilayah Riau. Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau.
Selain melakukan pembiaran, Handik juga diduga ikut terlibat menganiaya lima anggota Polres Tangerang Selatan saat bertugas dalam Operasi KRYD di Lampung Selatan. Tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan Operasi KRYD di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.
Sanksi Penempatan Khusus dan Mutasi
Sebelum putusan pemecatan dijatuhkan, Handik telah menjalani sanksi penempatan khusus selama 29 hari. Selain itu, dia turut dikenai sanksi etika berupa perbuatan tercela serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
Sebelum dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri, Handik merupakan mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Ketika menduduki posisi tersebut, Handik merupakan anak buah dari Eko Hadi Santoso yang saat itu menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Eko Hadi sendiri telah menyandang status tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan telah dijatuhi sanksi PTDH sebagai anggota Polri.
Sumber: News - Detikcom







