Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan proses penetapannya sudah berjalan sejak tahun 2013.
Proses Usulan Wilayah Perairan
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memaparkan bahwa pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan kembali usulan tersebut lewat surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Berkat usulan itu, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK dimasukkan ke dalam WUP.
Usulan tersebut masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 memperbarui penetapan tersebut sekaligus menyempurnakan sebagian ketentuannya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Penegasan Status Kawasan Konservasi
Dwi Anggia menyatakan dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), “Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri.”
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian perairan tersebut mempunyai potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Kendati demikian, Anggia menggarisbawahi bahwa penetapan WUP tidak sama dengan izin penambangan.
Dia menjelaskan, “Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.”
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi seluruh aturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta perizinan lingkungan.
Dwi Anggia menambahkan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan sama sekali tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi ataupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kementerian ESDM berkomitmen untuk memastikan tata kelola sumber daya mineral dan batubara berjalan sesuai aturan hukum dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan lingkungan serta kawasan konservasi.
Sumber: Finance - Detikcom







