Daftar Isi
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen dalam merespons perubahan iklim. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar di level implementasi agar komitmen tersebut dijalankan sampai ke tingkat daerah.
Pidato Kunci di COP31 Turki
Pesan tersebut disampaikan Tamsil dalam pidato kunci bertajuk “From Commitments to Communities” pada 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11), seperti dilaporkan CNN Indonesia. Tamsil tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, bertema “From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines”. Ia menyampaikan pidato mewakili Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang kembali lebih awal ke Indonesia karena dinamika politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan,” ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi komitmen dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan. Benturan kepentingan antarnegara dinilai membuat berbagai COP belum menuntaskan persoalan perubahan iklim, meski COP30 di Brasil telah menghasilkan peta jalan untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil.
Demokrasi Hijau dan Kebijakan Daerah
Tamsil mengajukan gagasan “The Next Mile of Climate Democracy” sebagai mata rantai yang menghubungkan keputusan global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah, yang paling merasakan dampak perubahan iklim dan tempat solusi lahir.
“Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek,” tegas Tamsil.
Tamsil mencontohkan kelompok rentan yang menanggung beban terberat, seperti petani yang menghadapi musim sulit, nelayan yang berjuang menghadapi perubahan kondisi laut, serta warga pesisir dan pulau kecil yang terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Kota dan daerah juga disebut membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat.
Dalam kesempatan itu, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas Sultan Baktiar Najamudin. DPD RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang ke dalam Program Legislasi Nasional, di mana 21 di antaranya terkait ekologi dan ekonomi hijau atau Green Legislation yang mencakup pengelolaan perubahan iklim, perdagangan karbon, daerah perkotaan, sampah, daerah kepulauan, dan masyarakat hukum adat.
Capaian Indonesia dan Tiga Usulan DPD RI
Tamsil memaparkan bahwa hingga 2024 deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, dengan kawasan berhutan seluas 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari total daratan. Indonesia juga menjalankan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia.
“Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan,” ujar Tamsil.
Pelaksanaan aksi iklim di daerah dinilai belum memuaskan karena komitmen pembiayaan internasional belum terealisasi, sementara pelaku domestik menghadapi kendala teknis pasar karbon. Atas dasar itu, DPD RI menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat kemitraan global, yaitu tata kelola iklim multilevel dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah, penyiapan fasilitas proyek tingkat subnasional oleh lembaga internasional, serta pembagian manfaat yang berkeadilan.
Mengingat lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil menyatakan DPD RI siap membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, dan wilayah lainnya. Di akhir pidato, Tamsil mengajak seluruh negara peserta COP31 bergabung dengan Indonesia mewujudkan Green Actions.
“Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir,” tutup Tamsil.
