Sebanyak 554.615 hektar sawah telah beralih fungsi menjadi pemukiman maupun kawasan industri sejak 2019 hingga 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar para pihak yang telah melakukan alih fungsi lahan dikenakan sanksi tegas berupa denda tiga kali lipat.
Usulan Mekanisme Denda Alih Fungsi Lahan
Menurut Amran, mekanisme denda tersebut dapat dijalankan melalui dua opsi berbeda bagi pihak yang melanggar. Opsi pertama adalah dengan mencetak kembali sawah baru sebanyak tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihfungsikan di luar Pulau Jawa.
Opsi kedua adalah dengan membayarkan denda sebesar tiga kali lipat Nilai Jual Objek Pajak di lokasi lahan yang bersangkutan. Usulan tersebut disampaikan Amran saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Tanggapan dan Rencana Audit dari Menteri ATR/BPN
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meminta agar data tersebut diaudit secara komprehensif sebelum dieksekusi. Nusron menekankan perlunya pemilahan antara alih fungsi yang berizin resmi dan ilegal, serta pemeriksaan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah masing-masing.
Selain itu, Nusron mengingatkan bahwa sanksi penggantian lahan dalam undang-undang disesuaikan berdasarkan jenis irigasi sawah yang dialihfungsikan. Sawah irigasi teknis diwajibkan mengganti tiga kali lipat dengan produktivitas setara, sawah rawa dua kali lipat, dan sawah tadah hujan satu kali lipat.
Nusron menambahkan bahwa alih fungsi seluas 554.000 hektar tersebut dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ia bertekad menghentikan alih fungsi lahan sawah melalui pengendalian ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah agar status lahan pangan dan pertanian berkelanjutan tercantum dengan jelas.
Sumber: Finance - Detikcom
