Daftar Isi
Komisi Privasi Nasional (NPC) Filipina tengah menyelidiki dugaan insiden kebocoran data pribadi yang berdampak pada 10 lembaga pemerintahan di negara tersebut.
Lembaga Pemerintah yang Terdampak
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, NPC menyatakan telah menerima laporan insiden kebocoran data dari instansi-instansi terkait dan sedang meninjau kondisi setiap kejadian, termasuk potensi dampaknya terhadap individu yang informasinya dibobol. Konfirmasi ini merujuk pada pemberitaan Gulf News dan GMA News pada Selasa (10/11).
NPC mengidentifikasi 10 lembaga pemerintah yang masuk dalam daftar terdampak, yakni Komisi Presidensial untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (PCGG), Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT), serta Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan (DOLE) melalui Biro Ketenagakerjaan Lokal.
Lembaga lainnya meliputi Biro Pendapatan Internal (BIR), Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR), Departemen Kehakiman (DOJ) melalui Kantor Penyelesaian Sengketa Alternatif, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Penjaga Pantai Filipina (PCG), Departemen Perdagangan dan Industri (DTI), serta Departemen Sains dan Teknologi melalui Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (DOST-PHIVOLCS).
Hingga kini, regulator belum membeberkan angka gabungan mengenai jumlah total individu yang berpotensi terdampak. NPC juga belum memastikan apakah informasi pribadi tersebut dicuri atau dipublikasikan ke publik dalam setiap insiden yang terjadi.
Proses Penyelidikan dan Aturan Pelaporan
Wakil Komisioner Privasi sekaligus juru bicara NPC, Jose Bolermini II, menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan insiden kebocoran data pribadi yang memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan Data Privacy Act of 2012.
Divisi Kepatuhan dan Pemantauan NPC bertugas mengevaluasi setiap laporan dengan memeriksa kondisi insiden, kemungkinan dampaknya bagi individu, serta langkah penanganan yang telah diambil oleh lembaga bersangkutan. Divisi ini kemudian menyiapkan temuan dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Sidang Pleno Komisi (Commission En Banc) guna menentukan langkah lanjutan.
Meski demikian, pengajuan pemberitahuan pelanggaran tersebut tidak secara otomatis menetapkan bahwa suatu lembaga telah melanggar undang-undang perlindungan data.
Kronologi Penanganan Insiden
Konfirmasi NPC ini mengikuti rangkaian laporan mengenai kemungkinan kebocoran data di berbagai instansi pemerintah. Pada 6 November, NPC sempat menyatakan belum menerima laporan terkait dugaan kebocoran data pemerintah yang saat itu sedang ditinjau, sembari berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penyusupan informasi pribadi.
Pihak BIR kemudian mengumumkan investigasi atas tuduhan kebocoran data yang berkaitan dengan badan pajak tersebut. BIR menyatakan bekerja sama dengan DICT serta penegak hukum sambil memperketat pengamanan.
Sementara itu, SEC dalam pernyataan terpisah pada 9 November menyampaikan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden keamanan yang terdeteksi pada 6 November dan diduga mengekspos informasi profil individu. Penilaian awal SEC menunjukkan tidak ada bukti pencurian catatan atau kata sandi perusahaan, serta memastikan basis data internal mereka tetap utuh.
