Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dalam ujian disertasinya yang dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026), LaNyalla meraih predikat Summa Cumlaude.
Soroti Monopoli Partai Politik di DPR RI
Disertasi LaNyalla mengangkat topik mengenai rekonstruksi keanggotaan badan perwakilan rakyat dari unsur nonpartai politik. Melalui karya akademiknya, seperti dilaporkan detikcom, ia menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif serta dominasi mutlak partai politik yang dinilai mendistorsi kedaulatan rakyat.
LaNyalla menilai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik telah menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi. Wakil rakyat di Senayan disebut lebih tunduk pada disiplin fraksi serta ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai daripada memperjuangkan aspirasi konstituen di daerah pemilihan mereka.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional berupa pembukaan jalur perseorangan atau independen untuk menjadi anggota DPR RI.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis.
LaNyalla menjabarkan sejumlah dampak positif jika unsur perseorangan diakomodasi, di antaranya memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif, mencegah koalisi besar antara partai dan pemerintah yang merugikan publik, serta meminimalkan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik.
Gagasan tersebut merujuk pada langkah Afrika Selatan yang pada 2023 resmi mengesahkan amandemen undang-undang pemilu untuk memberikan hak bagi kandidat independen. Model representasi jalur perseorangan ini juga telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Dorong Penguatan Kewenangan DPD RI
Selain membuka jalur independen di DPR, disertasi tersebut menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI atau yang disebut Soft Bicameralism. Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan undang-undang, sementara DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa daya putus.
Berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat aspirasi daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik di DPR. Oleh karena itu, pilar kedua dari tawarannya adalah menyetarakan kekuatan DPD RI agar memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan amendemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ujian disertasi tersebut dihadiri oleh sejumlah penyanggah akademik seperti Romdhoni, Suparto Wijoyo, Muhamad Nafik Hadi, Dossy Iskandar Prasetyo, Muhammad Hatta Ali, Radian Salman, Mas Rahmah, Wahyu Aditama, dan Prawitra Thalib, serta jajaran undangan termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman.
Sumber: News - Detikcom
