Daftar Isi
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela diprediksi akan mengubah peta kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait intervensi di sektor swasta. Anggota dewan dari Partai Demokrat yang bakal memegang kendali atas DPR dan Senat mulai Januari mendatang bersiap memperketat pengawasan terhadap kepemilikan saham pemerintah era Presiden Donald Trump di berbagai perusahaan swasta.
Intervensi Pemerintah AS di U.S. Steel dan Perusahaan Swasta
Selama masa jabatannya, administrasi Trump dinilai melakukan langkah tidak biasa dengan melibatkan pemerintah federal dalam urusan korporasi swasta melalui perjanjian kepemilikan saham. Salah satu langkah terbesarnya terjadi saat akuisisi U.S. Steel oleh Nippon Steel pada Juni 2025, di mana pemerintah AS mendapatkan golden share atau saham istimewa.
Kepemilikan saham istimewa ini memberikan Trump hak veto atas sejumlah keputusan krusial perusahaan. Hak tersebut mencakup penetapan gaji karyawan, investasi modal, hingga perubahan nama perusahaan. Dalam ketentuan piagam perusahaan yang telah diubah, hak veto tersebut akan dialihkan kepada Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan AS setelah Trump tidak lagi menjabat.
Chief Executive Officer U.S. Steel David Burritt menceritakan kepada CNBC dalam acara KTT B20 Kamar Dagang AS di Washington bahwa perwakilan pemerintah di dewan komisaris, David Shapiro dari Departemen Perdagangan, biasanya memilih abstain dalam pemungutan suara. Meski demikian, Shapiro memiliki akses penuh untuk mendengarkan seluruh pembahasan internal perusahaan.
Burritt menambahkan bahwa sejauh ini intervensi tersebut tidak membatasi kegiatan operasional U.S. Steel. Menurutnya, pemerintah belum pernah melarang tindakan tertentu yang direncanakan perusahaan karena pihak manajemen telah memahami batasan aturan yang berlaku.
Lonjakan Kepemilikan Saham di Berbagai Sektor
Langkah pemerintah di U.S. Steel menjadi awal dari serangkaian akuisisi porsi saham di perusahaan swasta lain. Sebulan setelah kesepakatan tersebut, pemerintah AS menyetujui pembelian saham senilai 400 juta dolar AS di perusahaan mineral langka MP Materials. Tak lama kemudian, Trump mengumumkan kepemilikan 10 persen saham pemerintah di produsen chip Intel.
Berdasarkan data pemantau lembaga riset CATO Institute, pemerintah AS pada Januari awal tahun kedua masa jabatan Trump tercatat memiliki posisi ekuitas di 14 perusahaan. Angka tersebut melonjak drastis menjadi 41 perusahaan pada November, termasuk sembilan pengumuman kesepakatan yang dilakukan pada Mei saja. Pemantauan CATO mencakup perusahaan terbuka maupun tertutup, baik transaksi yang sudah rampung maupun yang masih dalam tahap negosiasi publik.
Meskipun belum ada pengumuman transaksi saham baru usai kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela 3 November, pakar kebijakan investasi dari Indiana University, Sarah Bauerle Danzman, menilai Trump berpotensi tetap mendorong kesepakatan baru di sisa masa jabatannya. Bauerle Danzman menjelaskan kepada CNBC bahwa Trump mungkin merasa tidak lagi memiliki risiko kerugian politik yang besar saat memasuki masa lame-duck.
Juru bicara Gedung Putih Matthew Middleton dalam pernyataan tertulis kepada CNBC membela kebijakan tersebut. Middleton menjelaskan bahwa investasi saham secara sukarela di perusahaan-perusahaan mitra bertujuan membangun kembali basis industri Amerika Serikat serta mengembalikan proses produksi vital ke dalam negeri.
Fokus Penyelidikan dan Pengawasan Anggota Dewan
Partai Demokrat kini bersiap melancarkan pengawasan ketat terhadap dugaan korupsi dan potensi benturan kepentingan di lingkaran pemerintah. Penyelidikan diperkirakan bakal menyasar sejumlah raksasa teknologi seperti Apple, Meta Platforms, dan perusahaan-perusahaan milik Elon Musk yang eksekutifnya dinilai dekat dengan pemerintah.
Selain sektor teknologi, pengawasan juga akan diarahkan pada kesepakatan di sektor mineral kritis serta tuduhan yang menyeret CEO Nvidia Jensen Huang. Sebelum pemilu sela, politisi Demokrat pada Juli lalu bahkan sudah meminta keterangan dari firma hukum Skadden Arps terkait keterlibatan mereka dalam kesepakatan saham Intel.
Bauerle Danzman memproyeksikan bahwa Partai Demokrat tidak harus membatalkan perjanjian saham yang sudah ada. Sebaliknya, Kongres diperkirakan akan meningkatkan fungsi pengawasan untuk memastikan akuisisi saham benar-benar demi prioritas keamanan nasional murni, bukannya fasilitas khusus bagi relasi politik maupun keluarga.
Mengenai potensi penyelidikan tersebut, CEO U.S. Steel David Burritt menyatakan belum mengetahui adanya penyelidikan dari Kongres. Namun, ia menegaskan perusahaannya siap bekerja sama jika diminta karena meyakini bahwa tindakan yang diambil perusahaan sudah benar.
Di sisi lain, kekalahan telak dalam pemilu sela juga berpotensi mengikis dukungan dari kalangan internal Republik yang secara tradisional menjunjung tinggi pasar bebas dan menolak campur tangan pemerintah di sektor swasta. Bauerle Danzman menilai sebagian politisi Republik mungkin akan bergabung dengan Demokrat untuk membatasi kewenangan intervensi tersebut. Sementara itu, Burritt menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan bisnis harus tetap berada di tangan para pemimpin perusahaan sebagai pelaku kapitalisme.
Sumber: US Top News and Analysis
