Daftar Isi
Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat langkah transisi energi nasional dengan menggandeng pemerintah daerah serta masyarakat. Pelibatan tersebut dilakukan mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan proyek energi baru terbarukan (EBT), mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komitmen itu disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, saat melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin (10/11). Seperti dilaporkan detikcom, Yuliot menekankan pentingnya menjaga kelangsungan ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kelestarian lingkungan dan kepentingan warga sekitar lokasi proyek.
“Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Yuliot dalam keterangan tertulisnya.
Target Elektrifikasi 100 Persen pada 2029
Dalam hal pemerataan akses kelistrikan, pemerintah menargetkan pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 100 persen pada 2029. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini masih terdapat 10.068 lokasi yang berada di 5.821 desa yang perlu dialiri listrik. Yuliot menjelaskan penanganan wilayah-wilayah tersebut bakal disesuaikan dengan tantangan geografis masing-masing daerah.
Strategi yang disiapkan mencakup perluasan jaringan listrik, pembangunan sistem jaringan mikro (mini-grid) berbasis EBT, hingga pembagian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai untuk area yang tidak terjangkau jaringan utama. Selain itu, pemerintah menghadirkan program Listrik Desa (Lisdes) memanfaatkan PLTS dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) bagi kawasan 3T.
Pelibatan Pemda dalam Lelang Panas Bumi
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah akan dilakukan secara intensif sebelum lelang wilayah kerja panas bumi dibuka. Pemda bahkan bakal diikutsertakan secara resmi dalam kepanitiaan lelang proyek.
“Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda,” ungkap Eniya.
Langkah Kementerian ESDM tersebut mendapat sambutan positif dari DPD RI. Anggota DPD RI perwakilan Maluku Utara, R. Graal Taliawo, mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat agar tidak membiarkan pihak investor berjalan sendiri saat melakukan sosialisasi.
“Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini,” ujar R. Graal Taliawo.
Percepatan PLTA Mentarang dan Kayan di Kaltara
Pertemuan tersebut juga membahas potensi hidroenergi di Kalimantan Utara. Yuliot menyampaikan bahwa PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas hingga 1.375 megawatt (MW) dan saat ini pembahasannya sedang berjalan lintas kementerian. Verifikasi aset serta penyusunan rekomendasi teknis untuk area genangan yang beririsan dengan proyek Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyampaikan harapan masyarakat daerahnya agar pengerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu karena berkaitan erat dengan kawasan industri regional.
“Masyarakat Kalimantan Utara yang sudah menyiapkan lahannya ini sangat berharap proyek ini dapat segera diselesaikan, apalagi penyelesaian proyek ini akan menunjang Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan,” ujar Marthin Billa.
Sementara itu, proyek PLTA Kayan yang memuat potensi kapasitas sebesar 9 gigawatt (GW) masih dalam proses penjajakan dengan calon mitra pendana. Proyek pembangkit listrik ini dirancang menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) PLN dan ditargetkan dapat beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2031 mendatang sesuai dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Sumber: Finance - Detikcom
