Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyuarakan agar parlemen menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurutnya, langkah tersebut lebih efisien dibandingkan penggunaan hak angket yang membutuhkan proses lebih panjang.
Pertimbangan Penggunaan Hak Parlemen
Doli menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga hak utama, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dari ketiga opsi tersebut, ia menilai hak menyatakan pendapat sebagai instrumen yang paling tepat dalam merespons perkembangan hukum terkini terkait status ijazah Wapres Gibran.
“Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat,” kata Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut memaparkan bahwa hak interpelasi hanya berfungsi untuk meminta keterangan, padahal persoalan ini dinilai tidak memerlukan pertanyaan lagi. Di sisi lain, hak angket bertujuan melakukan penyelidikan, padahal putusan MA dinilai telah membeberkan fakta hukum secara jelas. Ia menambahkan bahwa usul penggunaan hak menyatakan pendapat ini telah disampaikan dalam komunikasi antar-fraksi di parlemen.
Dukungan terhadap mekanisme ini juga mengemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya menerima banyak aspirasi dari elemen masyarakat yang menilai hak menyatakan pendapat sebagai jalan yang paling rasional untuk ditempuh parlemen saat ini, seperti disampaikannya di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Aturan dan Prosedur Pengajuan
Mekanisme hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hak ini dapat digulirkan atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk tindak pidana, perbuatan tercela, maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Untuk dapat bergulir, usulan hak menyatakan pendapat sekurang-kurangnya harus diajukan oleh 25 anggota DPR. Pengesahannya kemudian membutuhkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal dua per tiga dari total anggota dewan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihak pimpinan dewan siap memproses berbagai masukan terkait putusan MA tersebut. Usulan resmi dari kelompok masyarakat sipil maupun lintas fraksi bakal ditindaklanjuti secara formal mulai Selasa (10/11), seiring dimulainya masa sidang DPR setelah menjalani reses.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
