Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas guna mengevaluasi progres satu tahun penanganan pascabencana di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pertemuan tersebut membahas perkembangan rehabilitasi serta rekonstruksi sekaligus langkah antisipasi dalam menghadapi potensi bencana susulan di ketiga wilayah tersebut.
Evaluasi Progres Satgas Pascabencana
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan dalam jumpa pers di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026), bahwa Presiden ingin mengetahui progres penanganan bencana dari satgas yang telah dibentuk khusus untuk tiga provinsi tersebut.
Tito merinci bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 itu berdampak pada 53 kabupaten/kota serta 4.533 desa/kelurahan, dengan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa. Kerusakan fisik mencakup lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
Tito menyebutkan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak bencana terluas yang pernah ia alami dengan perpindahan penduduk atau *people displacement* melampaui 2,1 juta orang.
Sejak awal penanganan, pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun guna mendukung kebutuhan daerah.
Mendagri juga mengingatkan kepada para kepala daerah agar memanfaatkan tambahan TKD yang telah diberikan oleh Presiden secara maksimal.
Rencana Induk dan Pemulihan Infrastruktur
Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, perbaikan sungai, sekolah, rumah, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan. Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tiga tahun tersebut mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Tito menjelaskan bahwa usulan kegiatan tersebut direkap dari berbagai kementerian, lembaga, dan seluruh daerah, yang kemudian disusun oleh Bappenas menjadi 11.520 kegiatan yang mencakup perbaikan sawah pertanian hingga fasilitas umum.
Di sektor kesehatan, seluruh 87 rumah sakit yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 sekolah sudah kembali menggunakan bangunan asal, sementara 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan kelas darurat.
Infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional di ketiga provinsi juga telah kembali berfungsi sepenuhnya sebesar 100 persen, sementara perbaikan infrastruktur tingkat daerah terus dilanjutkan. Untuk sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau setara dengan 20.803 unit.
Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, termasuk pembangunan di lokasi semula, secara mandiri, maupun di kawasan komunal. Seluruh rangkaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini ditargetkan terus berjalan secara bertahap hingga 2028.
Sumber: News - Detikcom
