Daftar Isi
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, politisi, media, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyita perhatian publik luas. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan pemerintahan, sehingga menimbulkan kegelisahan mengenai arah konsolidasi politik nasional.
Penetapan Tersangka dan Indikasi Makar
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa para tersangka meliputi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit, mantan sekretaris pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta perwira tinggi Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur Irjen Slamet Uliandi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut adanya indikasi dugaan tindakan makar terkait perkara tersebut. Indikasi ini harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Sementara itu, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun X pribadinya pada Rabu (4/11/2026), menyampaikan kegelisahannya terhadap praktik perebutan kekuasaan yang mengabaikan moralitas dan etika serta membuat rakyat merasa tidak tentram di negara sendiri.
Kedudukan Presiden dan Bahaya Matahari Kembar
Apabila dugaan penyadapan terhadap presiden terbukti dilakukan oleh pihak di dalam lingkar pemerintahan, persoalan ini menyangkut keamanan negara, integritas kelembagaan, dan kewibawaan pemerintahan. Penyelidikan harus mengungkap tujuan, pihak yang memerintahkan, serta pemanfaatan informasi tersebut berdasarkan evidensi yang kuat.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, tindakan yang mengganggu fungsi kepresidenan tidak bisa dipandang sebagai masalah personal semata, melainkan potensi pembangkangan terhadap tertib penyelenggaraan kekuasaan negara.
Dalam sistem presidensial, tidak boleh terdapat dua matahari atau pusat komando dan legitimasi tandingan di dalam satu sistem pemerintahan. Seluruh jajaran kabinet wajib bergerak dalam satu garis kepemimpinan, disiplin kelembagaan, serta tanggung jawab kolektif untuk kepentingan rakyat tanpa mengorbankan daya kritis.
Tantangan Global dan Prioritas Kepentingan Bangsa
Pemerintah dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta potensi gangguan jalur pelayaran dunia. Dinamika tersebut dapat menekan ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, investasi, inflasi harga kebutuhan pokok, dan kondisi fiskal nasional.
Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsolidasi pemerintahannya untuk memastikan setiap unsur kabinet memiliki integritas dan orientasi kerja yang sejalan. Energi kekuasaan tidak boleh terkuras untuk mengamankan posisi atau menyelesaikan konflik elitis semata, melainkan harus difokuskan agar negara tetap bekerja dan rakyat merasakan kehadiran pemerintah.
