Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Oktober 2026. Modus penyelewengan tersebut diduga memanfaatkan mitra penampung resmi Perum Bulog, yakni Rumah Pangan Kita (RPK).
Modus Stok Cepat Habis di Rumah Pangan Kita
Berdasarkan catatan Bapanas, RPK menjadi salah satu saluran utama dengan porsi penyaluran beras SPHP terbesar. Pada alokasi penugasan tahap pertama periode Maret hingga September 2026, volume penyaluran melalui RPK menembus 193,8 ribu ton atau 23,42 persen dari total realisasi sebesar 828 ribu ton. Sementara pada penugasan lanjutan sejak Oktober hingga 5 November 2026, RPK menyerap 46,2 ribu ton atau 29,78 persen dari total penyaluran nasional yang mencapai 155,3 ribu ton.
“Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK,” ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, seperti dilaporkan detikcom pada Minggu (8/11/2026).
Hermawan mencurigai beberapa RPK yang menunjukkan perputaran pasokan tidak wajar. Indikasinya terlihat dari stok beras SPHP yang habis dalam hitungan hari lalu mengajukan pemesanan ulang secara berulang. Bapanas telah menginstruksikan Perum Bulog dan menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh daerah untuk memantau serta menyelidiki RPK yang memiliki volume pemesanan di luar batas normal.
“RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi,” tegas Hermawan.
Pihaknya mengkhawatirkan beras SPHP tersebut dipindahkemaskan atau dioplos untuk dijual kembali sebagai beras komersial atau premium dengan harga lebih mahal. Praktik ini ditengarai makin marak karena kualitas beras SPHP saat ini terbilang baik, mengingat seluruh pasokan Bulog tahun ini bersumber dari hasil panen petani dalam negeri tanpa adanya pasokan impor.
Rangkaian Penindakan oleh Kepolisian
Dugaan penyalahgunaan beras subsidi ini sejalan dengan rangkaian penindakan hukum oleh kepolisian di beberapa daerah. Pada Rabu (28/10/2026), Polres Metro Jakarta Timur membongkar kasus penyalahgunaan 600 ton beras SPHP di dua lokasi. Pelaku mengemas ulang beras SPHP ke dalam wadah merek lain dan menjualnya hingga harga Rp17.000 per kg, yang diperkirakan berpotensi merugikan negara mencapai Rp3,3 miliar.
Selanjutnya pada Kamis (29/10/2026), Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap dua kasus penyelewengan. Kasus pertama melibatkan pengoplosan 2 ton beras SPHP yang dijual Rp650.000 per karung isi 50 kg (Rp13.000 per kg) dan diduga beroperasi sejak Juni 2026. Kasus kedua melibatkan 1,5 ton beras SPHP yang dioplos sejak Agustus 2026 untuk didistribusikan ke wilayah Bali dengan harga Rp312.500 per karung isi 25 kg.
Tak lama kemudian, Polres Pasuruan Jawa Timur mengamankan pelaku pengoplosan 20 ton beras SPHP pada Jumat (30/10/2026). Para pelaku membeli beras SPHP dari Gudang Bulog Kebonagung di Malang, lalu memindahkannya ke dalam karung polos berukuran 50 kg di kawasan Beji untuk dipasarkan kembali seharga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg.
Bapanas menegaskan penindakan tegas terhadap mafia pangan harus terus digalakkan agar tidak merugikan konsumen, petani, maupun keuangan negara. Masyarakat yang mendapati indikasi penyimpangan penyaluran beras SPHP dapat melaporkannya secara langsung kepada Satgas Pangan Polri setempat atau melalui saluran pengaduan resmi milik Bapanas.
Sumber: Finance - Detikcom
