Daftar Isi
Pemerintah Indonesia mendorong perubahan paradigma sektor keuangan dari sekadar perluasan akses menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur. Langkah ini ditandai dengan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.
Paradoks Akses dan Literasi Keuangan
Penguatan orientasi kesejahteraan tersebut mengemuka saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor keuangan harus tecermin dalam peningkatan pendapatan riil serta daya beli masyarakat.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen, meningkat dari 92,74 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat literasi keuangan mengalami kenaikan dari 66,64 persen menjadi 69,57 persen. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan sebesar 24,04 poin persentase antara tingkat akses dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat serta risiko layanan keuangan.
Ketimpangan pemahaman tersebut juga terlihat dari sisi demografi dan kelompok profesi. Tingkat literasi keuangan di wilayah perkotaan tercatat mencapai 72,54 persen, sedangkan di kawasan perdesaan berada di angka 64,42 persen. Pada sektor masyarakat berpenghasilan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tingkat literasi baru mencapai 59,75 persen, meskipun indeks inklusi keuangan kelompok ini telah menyentuh 87,82 persen.
Capaian Pembiayaan dan Intermediasi Daerah
Hingga Oktober 2026, sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Melalui program Pembiayaan Melawan Rentenir, dana sebesar Rp64,85 triliun telah disalurkan kepada 2,28 juta debitur. Selain itu, pembiayaan untuk sektor prioritas mencapai Rp5,41 triliun yang menjangkau lebih dari 103.000 debitur.
Pada sektor pendidikan dan akses dasar, Program Satu Rekening Satu Pelajar telah mencakup 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari total populasi pelajar. Layanan Laku Pandai juga telah beroperasi di 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta warga masuk ke dalam sistem keuangan formal. Namun, besarnya nilai pembiayaan tersebut dinilai perlu terus diimbangi dengan peningkatan produktivitas serta pendapatan bersih usaha masyarakat.
Lima Terobosan Strategis DNKK
Untuk mendorong efektivitas arsitektur kesejahteraan keuangan nasional, terdapat lima terobosan strategis yang dirumuskan. Pertama, penyusunan Indeks Kesejahteraan Keuangan Nasional yang mengukur kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, akumulasi aset, serta ketahanan menghadapi guncangan ekonomi. Kedua, pergeseran tolok ukur kinerja TPAKD dari orientasi luaran menjadi orientasi dampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, penguatan sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan perlindungan konsumen. Keempat, pengintegrasian sektor keuangan komersial dengan keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Kelima, penerapan pemantauan berbasis data longitudinal guna mengevaluasi perubahan kondisi ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.
Rencana alokasi pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang semakin mempertegas pentingnya ketepatan sasaran dan manajemen risiko agar ekspansi kredit dapat secara nyata mendorong kemakmuran masyarakat di seluruh daerah.
