Pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp720 triliun hingga saat ini, yang melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp693 triliun.
Penyokong Fiskal dan Tambahan Anggaran Daerah
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa peningkatan realisasi transfer ke daerah tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan bagi fiskal pemerintah di daerah. Suahasil menjelaskan bahwa terdapat tambahan dana transfer sebesar Rp20,5 triliun pada tahun ini yang disalurkan kepada sejumlah wilayah, mencakup tingkat kabupaten dan kota, akibat adanya kendala fiskal yang dihadapi daerah-daerah tersebut.
Menurut Suahasil, permasalahan keuangan yang dialami pemerintah daerah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor berbeda. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, ia menyebutkan bahwa beberapa di antaranya disebabkan oleh bencana alam serta kebutuhan penganggaran untuk belanja pegawai, dan langkah dukungan tersebut akan dilanjutkan secara berkelanjutan hingga tahun 2027 mendatang di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Selasa (27/10/2026).
Alokasi Khusus Penanganan Bencana dan Karhutla
Suahasil menegaskan bahwa pihak pemerintah pusat melakukan pengawasan secara sangat mendetail terhadap kapasitas keuangan setiap pemerintah daerah, khususnya menyangkut kemampuan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Lebih lanjut, Suahasil merinci bahwa tambahan dana transfer ke daerah juga dikucurkan saat terjadi peristiwa darurat seperti bencana alam pada awal tahun 2026 di Sumatra yang mencapai Rp10,6 triliun. Alokasi anggaran tambahan serupa turut disalurkan oleh pemerintah pusat ketika bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) terjadi, hingga saat menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Penyaluran dana tambahan tersebut dipastikan berlanjut hingga tahun 2027 guna mengantisipasi berbagai kondisi mendesak dan kebutuhan penganggaran di daerah.
