Daftar Isi
Indonesia dan Uni Eropa secara resmi meneken perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif atau IEU-CEPA di Brussel, Belgia, pada Jumat (21/11/2026). Kesepakatan perdagangan strategis ini membuka jalan luas bagi produk-produk nasional untuk masuk ke pasar Eropa melalui penghapusan sebagian besar tarif bea masuk.
Penandatanganan dan Perjalanan Panjang Negosiasi
Proses penandatanganan dokumen dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di kantor Komisi Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut hadir menyaksikan langsung momen tersebut, bersamaan dengan penandatanganan Investment Protection Agreement (IPA).
Pencapaian ini mengakhiri proses perundingan panjang yang memakan waktu hampir satu dasawarsa. Negosiasi bilateral tersebut mulai bergulir pada 2016 dan mencapai titik temu penyelesaian pada 23 September 2025, sebelum akhirnya melalui tahap pembersihan hukum hingga resmi diteken.
Uni Eropa sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama dengan nilai perdagangan bilateral mencapai kisaran US$30 miliar setiap tahunnya. Dalam rentang lima tahun terakhir, nilai investasi dari blok beranggotakan 27 negara tersebut ke Indonesia tercatat berada di angka US$25 miliar, menempatkan kawasan itu sebagai tujuan ekspor terbesar ketiga bagi tanah air setelah China dan Amerika Serikat.
Komoditas Unggulan yang Nikmati Bebas Tarif
Implementasi perjanjian ini langsung memberikan dampak positif pada sektor tarif, di mana sebanyak 90,4 persen pos tarif produk asal Indonesia bakal menikmati fasilitas bea masuk nol persen sejak aturan tersebut berlaku efektif. Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu tiga hingga lima belas tahun melalui sistem tariff rate quota.
Sejumlah komoditas andalan langsung mencicipi fasilitas pembebasan bea masuk ini sejak awal, mulai dari minyak sawit beserta produk turunannya, produk garmen, kain, aksesori, hingga alas kaki seperti sneakers, sepatu olahraga, sandal, dan sepatu berbahan kulit. Khusus komoditas sawit, disiapkan pula kuota bebas bea keluar untuk CPO sebanyak 1,9 juta ton serta minyak sawit sebesar 140.000 ton yang volumenya bakal naik secara bertahap sampai tahun kesembilan.
Perjanjian dagang ini turut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penerapan mekanisme pernyataan asal barang secara mandiri. Selain itu, aturan baru ini memberikan perlindungan hukum terhadap 72 indikasi geografis asal Indonesia di Eropa, yang mencakup 32 jenis produk kopi seperti Toraja dan Gayo serta 12 jenis rempah-rempah termasuk pala.
Peluang Investasi dan Target Ratifikasi
Di samping menggenjot ekspor, kerja sama tersebut turut membuka pintu bagi masuknya aliran investasi dari Eropa ke berbagai bidang, seperti industri kimia, farmasi, sektor pengolahan makanan, hingga penyediaan pembangkit listrik. Industri di dalam negeri juga mempunyai kesempatan mendatangkan bahan baku, mesin, dan barang modal dari Eropa dengan beban biaya masuk yang lebih terjangkau.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat proses ratifikasi agar aturan perdagangan ini lekas berlaku, mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences Indonesia akan habis masa berlakunya pada 31 Desember 2026. Parlemen Uni Eropa dijadwalkan mulai membahas proses ratifikasi tersebut, sementara pihak Indonesia menargetkan pemberlakuan penuh dapat tercapai per 1 Januari agar tidak terjadi gangguan pada arus ekspor nasional ke benua biru.







