Dunia

Senat AS Sahkan RUU Percepatan Izin Proyek Energi

Senat AS Sahkan RUU Percepatan Izin Proyek Energi

Senat Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) lintas partai yang dirancang untuk mempercepat proses perizinan pembangkit listrik, jalur transmisi, dan proyek energi lainnya. Langkah ini diambil guna meredakan tekanan akibat melonjaknya tagihan listrik warga serta memenuhi tingginya permintaan energi yang dipicu oleh perkembangan pusat data kecerdasan buatan (AI).

Hasil pemungutan suara pada Kamis mencatat 62 senator mendukung dan 33 menolak. Sebanyak 15 senator dari Partai Demokrat, termasuk Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, memberikan dukungan untuk RUU tersebut, sementara dua senator dari Partai Republik memilih menentang. Presiden Donald Trump sebelumnya telah mendesak Senat untuk meloloskan aturan ini dan berjanji akan menandatanganinya begitu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.

Pangkas Prosedur Penilaian Lingkungan

Aturan bernama Bipartisan American Affordability and Jobs Act ini memangkas durasi evaluasi tingkat federal terhadap proyek-proyek energi sekaligus membatasi celah gugatan hukum atas izin yang telah diterbitkan. Kebijakan tersebut mengubah beberapa regulasi lingkungan, termasuk National Environmental Policy Act yang selama ini mewajibkan lembaga federal mengkaji dampak lingkungan dan membuka ruang peninjauan publik sebelum sebuah proyek disetujui.

Empat senator dari kedua partai yang menyusun RUU ini menyatakan bahwa masyarakat sudah terbebani oleh tingginya tarif energi, sementara proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya tersebut sering kali tertahan pada tahap perencanaan. “Kita akan mempermudah pembangunan kembali di Amerika dan membuat biaya hidup lebih terjangkau bagi keluarga-keluarga Amerika,” kata Senator Mike Lee dari Partai Republik asal Utah.

Lee menyusun kesepakatan ini bersama Senator Shelley Moore Capito dari Partai Republik, serta dua senator Partai Demokrat, Martin Heinrich dan Sheldon Whitehouse. Selain memangkas izin, RUU ini juga mewajibkan pusat data AI berukuran besar untuk menanggung porsi biaya yang lebih besar dalam pembaruan jaringan listrik guna memenuhi kebutuhan daya mereka.

Penolakan Kelompok Lingkungan dan Isu Politik

Proses pemungutan suara ini berlangsung setelah isu lonjakan harga listrik dan pembangunan pusat data menjadi perhatian utama pada pemilu sela. Partai Demokrat sebelumnya memenangi kursi mayoritas di kedua kamar Kongres AS baru yang akan dilantik pada 3 Januari mendatang. Hingga pelantikan tersebut, Partai Republik masih memegang mayoritas tipis di Senat maupun DPR.

Pelaku industri energi terbarukan hingga perusahaan minyak dan gas menyambut baik pengesahan RUU ini karena penundaan izin selama ini dapat memakan waktu hingga sepuluh tahun atau lebih. Namun, kelompok pelestari lingkungan seperti Sierra Club dan National Wildlife Federation menilai pengesahan ini akan melemahkan perlindungan terhadap ekosistem air dan satwa liar, serta membatasi hak warga setempat untuk menolak proyek.

Direktur Eksekutif Environmental Integrity Project, Jen Duggan, menilai aturan baru ini berisiko memperluas proyek berbasis fosil. “Jangan salah: kesepakatan balik layar ini akan membuka jalan bagi lebih banyak proyek bahan bakar fosil seperti pembangkit listrik tenaga gas untuk pusat data, pipa minyak dan gas, serta terminal LNG, sembari mengorbankan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang mendasar dan masuk akal bagi komunitas di seluruh AS,” kata Duggan.

Ia menambahkan bahwa potensi manfaat dari energi terbarukan dapat terhapus oleh emisi dan polusi yang dihasilkan oleh industri bahan bakar fosil. Di sisi lain, Senator Maria Cantwell dari Partai Demokrat mengkritik cepatnya pembahasan RUU ini karena dinilai dapat mengikis kedaulatan wilayah suku adat serta mengurangi perlindungan terhadap tanah dan air mereka.

Beberapa senator Demokrat yang menentang juga mengusulkan agar pembahasan ditunda hingga Januari mendatang demi menghasilkan regulasi yang lebih ketat terhadap industri fosil dan mendorong porsi energi surya serta angin. Meski demikian, Senat menyetujui RUU ini tanpa memasukkan amandemen dari dua senator asal Oregon, termasuk usulan larangan pembangunan pusat data di lahan publik serta aturan untuk mencegah pemerintahan Trump membatalkan hibah energi demi kepentingan politik.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *