Sebanyak 12 orang tewas di sebuah wilayah di Honduras yang menjadi basis operasi kartel narkoba. Aksi pembunuhan beruntun tersebut diduga merupakan bentuk serangan balik atas operasi pemberantasan kejahatan yang digencarkan pemerintah setempat.
Serangan di Empat Lokasi Berbeda
Seperti dilaporkan kantor berita AFP pada Rabu (18/11/2026), peristiwa berdarah itu terjadi di empat lokasi terpisah di Departemen Yoro. Wilayah tersebut merupakan tempat aparat berwenang menggelar operasi penertiban terhadap kelompok kriminal yang menamakan diri mereka ‘Kartel Iblis’ atau Devil’s Cartel, yang belum lama ini resmi ditetapkan pemerintah sebagai organisasi teroris.
Dokumentasi foto dari media lokal memperlihatkan tiga jenazah berlumuran darah tergeletak tepat di bawah sebuah spanduk bertuliskan ‘dari Iblis’ pada salah satu kediaman yang disasar pelaku. Berdasarkan laporan, salah satu korban tewas dalam insiden tersebut menjabat sebagai pejabat pemerintah daerah setempat.
Komisaris Polisi Lenin Pineda menjelaskan bahwa peristiwa penyerangan itu merenggut belasan nyawa pada waktu dini hari. Laporan dari media-media Honduras menduga pembunuhan massal tersebut dilatarbelakangi aksi balas dendam menyusul penangkapan ibu serta saudara perempuan dari seorang pemimpin kartel lokal pada Minggu (15/11).
Kebijakan Keamanan Garis Keras
Presiden Honduras Nasry Asfura yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat saat ini tengah mengintensifkan gempuran terhadap berbagai kelompok bersenjata. Langkah tersebut diambil guna menekan angka kekerasan akibat peredaran narkoba di negara kawasan Amerika Tengah itu.
Pihak pemerintahan menuding sindikat perdagangan narkoba sebagai pemicu utama tingginya tingkat pembunuhan di Honduras yang menyentuh angka 24 kasus per 100.000 penduduk, atau setara dengan tiga kali lipat rata-rata global.
Di bawah kepemimpinan Asfura, pemerintah telah melegalkan tindakan penggeledahan tanpa memerlukan surat perintah serta memperbolehkan penggunaan tato sebagai barang bukti di pengadilan untuk menjerat para tersangka. Kendati demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melayangkan peringatan terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan dua kebijakan kontroversial tersebut.
Berdasarkan catatan kepolisian, strategi keamanan dengan pendekatan garis keras yang diterapkan oleh pemimpin berhaluan sayap kanan itu terpantau belum mampu menurunkan angka pembunuhan secara signifikan.
Sumber: News - Detikcom







