Daftar Isi
Perusahaan teknologi asal China, Lenovo, memberikan pandangannya mengenai regulasi serta peta jalan kecerdasan buatan yang tengah disusun oleh pemerintah Indonesia. Menurut Lenovo, aturan yang dibuat harus mampu menyeimbangkan antara ruang inovasi dan aspek keamanan.
Prinsip dan Aspek Mendasar Regulasi
Commercial Leader, Greater Asia Pacific Lenovo, Kumar Mitra, menyatakan bahwa regulasi AI perlu menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Kerangka regulasi dinilai harus memberikan prinsip-prinsip yang jelas dan dapat diterapkan oleh organisasi saat mengadopsi AI untuk berbagai kebutuhan dan industri, seperti disampaikan dalam wawancara tertulis dengan CNN Indonesia pada Oktober lalu.
Kumar menilai aturan tersebut perlu memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan tanpa menghambat pengembangan serta pemanfaatan teknologi. Dari perspektif perusahaan, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan meliputi perlindungan dan keamanan data, transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan dalam mengelola risiko penggunaan AI.
Hal tersebut sejalan dengan perkembangan di kawasan Asia Pasifik, di mana tata kelola dan penggunaan AI yang bertanggung jawab menjadi semakin penting seiring perusahaan memperluas penerapan AI. Berdasarkan riset Lenovo CIO Playbook 2026 yang disusun bersama IDC, salah satu kekhawatiran organisasi adalah kurangnya pemahaman mengenai penerapan AI yang bertanggung jawab.
Tata Kelola dan Pendekatan Berbasis Risiko
Kumar mengatakan regulasi juga perlu memberikan kejelasan seputar tata kelola data dan tanggung jawab atas keputusan AI yang dihasilkan. Organisasi perlu memahami bagaimana data dikelola, risiko penggunaan AI ditangani, serta pihak yang bertanggung jawab dalam penerapannya.
Di samping itu, regulasi AI perlu mempertimbangkan tingkat risiko dari setiap penggunaannya. Perusahaan dinilai perlu diberikan ruang untuk menerapkan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan risiko masing-masing kasus penggunaan AI agar tata kelola dapat dibangun sejak awal implementasi.
Ia menambahkan, regulasi juga harus cukup adaptif mengingat teknologi AI berkembang sangat cepat. Tujuannya bukan semata mengatur teknologi saat ini, melainkan menciptakan kerangka yang dapat menjaga kepercayaan sekaligus memberi ruang bagi inovasi.
Pedoman yang jelas dan praktis dinilai dapat memberikan kepercayaan lebih besar kepada perusahaan untuk beralih dari tahap eksperimen menuju implementasi AI yang lebih luas. Hal ini sekaligus memastikan keamanan, perlindungan data, akuntabilitas, dan penggunaan yang bertanggung jawab tetap terintegrasi di sepanjang siklus hidup AI.
Penyusunan Aturan oleh Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini masih menyusun aturan terkait AI yang ditargetkan untuk dirilis pada tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut aturan tersebut, baik yang mengatur etika AI maupun peta jalan, akan membahas beberapa poin utama seperti infrastruktur.
Dalam peta jalan tersebut, regulasi juga akan menyoroti sepuluh sektor prioritas AI yang searah dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ketahanan pangan.






