Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memproses pemberhentian sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurkholis setelah yang bersangkutan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Langkah tersebut diambil menyusul penetapan Nurkholis sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar perizinan tambang dengan nilai mencapai Rp1,23 miliar.
Proses Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Harian
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menyatakan bahwa pihaknya langsung memproses penonaktifan Nurkholis begitu menerima surat penetapan penahanan resmi dari tim penyidik Kejati Jatim. Selain itu, pihak Pemprov Jatim juga menyiapkan pejabat pengganti agar roda pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup tidak mengalami hambatan.
Menurut Indah, tindakan lanjut yang diambil instansinya adalah memberhentikan sementara Nurkholis dan menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pihak Pemprov Jatim belum memutuskan figur definitif yang akan mengisi posisi Pelaksana Tugas tersebut.
Guna menghindari kekosongan kepemimpinan, posisi itu untuk sementara diisi oleh sekretaris dinas sebagai Pelaksana Harian sampai ditunjuknya Pelaksana Tugas atau Kepala DLH definitif. Penunjukan Pelaksana Harian tersebut dilakukan karena pihaknya masih memerlukan surat penetapan penahanan secara resmi terlebih dahulu.
Dugaan Pungli Perizinan dan Barang Bukti
Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim menetapkan dan menahan Nurkholis atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Tersangka diduga memakai jabatannya untuk melakukan pungutan liar perizinan ketika masih memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim pada rentang waktu Januari hingga Agustus 2024.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan bahwa Nurkholis diduga menginstruksikan sejumlah bawahannya untuk memungut uang di luar aturan resmi dari para pemohon izin. Praktik lancung tersebut menjerat tujuh pemohon izin sektor pertambangan dengan total Rp1,1 miliar, serta 28 pemohon izin sektor geologi dan air tanah senilai Rp133,5 juta. Dari jumlah keseluruhan pungutan yang menyentuh angka sekitar Rp1,23 miliar tersebut, Nurkholis diduga mengalirkan dana sebesar Rp687,5 juta untuk dinikmati sendiri.
Dalam tahap penyidikan, Kejati Jatim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp615 juta serta logam mulia berupa emas dengan berat 50 gram. Akibat perbuatan tersebut, Nurkholis harus menjalani masa penahanan 20 hari pertama di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim serta dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







