Internasional

Paris Hilton dan Alexandria Ocasio-Cortez Dorong DPR AS

Paris Hilton dan Alexandria Ocasio-Cortez Dorong DPR AS
Daftar Isi
  1. Dampak Nyata Deepfake
  2. Kesenjangan Hukum dan Dorongan Pengesahan
  3. Dukungan Luas dan Hambatan Politik

Paris Hilton dan Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk segera mengesahkan Defiance Act guna memerangi pornografi deepfake berbasis kecerdasan buatan. Hilton, yang kini menjabat sebagai Chief Advocacy Officer di perusahaan perlindungan identitas digital Loti AI, menyatakan bahwa perusahaannya telah mendeteksi lebih dari 100.000 deepfake eksplisit yang menggambarkan dirinya dan membantu menghapus lebih dari 60.000 di antaranya.

Dampak Nyata Deepfake

“I’m very fortunate that I have a team of lawyers. I have people helping me. But a lot of these young girls and women don’t have that support,” kata Hilton, seperti dilaporkan US Top News and Analysis (cnbc.com). “People need to know that there’s going to be consequences for their actions,” tambahnya.

Undang-undang Take It Down Act, yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada Mei 2025, menetapkan pengungkapan citra intim tanpa persetujuan tertentu—termasuk deepfake buatan AI—sebagai kejahatan federal. Platform yang dicakup wajib menghapus materi tersebut beserta salinan identik yang diketahui dalam waktu 48 jam setelah menerima permohonan yang valid.

Senator Texas Ted Cruz memperkenalkan RUU tersebut pada Juni 2024 menyusul insiden di Aledo, Texas, ketika foto Instagram Elliston Berry yang berusia 14 tahun disunting agar tampak telanjang dan disebarkan di Snapchat. Berry menceritakan kepada CNN bahwa ia terbangun oleh panggilan dan pesan tentang foto-foto tersebut. “It was out of my control. And they were spreading,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia merasa kesulitan untuk memberi tahu ibunya meskipun mengetahui foto-foto itu palsu.

Sebagai seorang ibu, Hilton mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak ketika gambar-gambar semacam itu beredar di kalangan teman sekelas. “Even though the image is not real, the pain and suffering that comes along with it is very real,” ucapnya.

Kesenjangan Hukum dan Dorongan Pengesahan

Sebelum adanya Take It Down Act, undang-undang tingkat negara bagian menawarkan perlindungan yang beragam dan banyak yang tidak secara eksplisit mencakup gambar sintetis, sehingga korban bergantung pada tindakan sukarela platform. Namun, Hilton menilai bahwa hukum federal saat ini terkadang tidak berfungsi dan meninggalkan korban tanpa cara lain untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Kritikus lain juga menyoroti ketergantungan pada jaksa penuntut federal serta ketiadaan pemulihan perdata yang terpisah bagi para korban.

Sexual Violence Prevention Association (SVPA), yang turut menyusun Defiance Act, mengirimkan surat kepada Ketua DPR Mike Johnson dan Pimpinan Mayoritas DPR Steve Scalise pada Selasa untuk mendesak agar RUU tersebut dibawa ke lantai DPR.

“I wrote the Defiance Act because survivors came to me with nowhere to go. Then, I was deepfaked by someone attempting to silence my advocacy for the Defiance Act. I was deepfaked while fighting for the very bill that would prevent it. Suddenly, I too had nowhere to go,” ujar Omny Miranda Martone selaku pendiri sekaligus CEO SVPA dalam sebuah pernyataan pada Selasa. “Now it’s time for House leadership to say yes.”

“The Defiance Act was designed to close those gaps. Once passed, it will help prevent digital sexual violence by giving survivors a way to hold perpetrators accountable and by ending the lack of consequences that emboldens them,” lanjut Martone.

Dukungan Luas dan Hambatan Politik

Menurut SVPA, Defiance Act telah menerima 117 dukungan, termasuk dari Microsoft, Snap, National Organization for Women, Center for Democracy and Technology, serta Center for AI Policy. Pada Juni 2026, OpenAI menjadi perusahaan AI pertama yang memberikan dukungan melalui Chris Lehane selaku Chief Global Affairs Officer yang menyebutnya sebagai undang-undang cerdas dan mendorong DPR untuk mengesahkannya.

Senat telah meloloskan versi RUU ini sebanyak dua kali, yaitu pada 2024 dan Januari 2026, dengan senator pendukung awal meliputi Dick Durbin, mendiang Senator Lindsey Graham, Senator Amy Klobuchar, dan Senator Josh Hawley. Alexandria Ocasio-Cortez memperkenalkan RUU pendamping bipartisan di DPR pada Mei 2025 sebelum dirujuk ke Komite Kehakiman DPR, meski tidak pernah mendapat pemungutan suara di DPR.

Pada September, Ketua DPR Mike Johnson menyampaikan kepada para wartawan bahwa RUU tersebut merupakan kebijakan yang baik, tetapi DPR belum berhasil membangun konsensus mengenainya. Berdasarkan laporan Politico pada Juli, sebagian Republikan enggan memajukan RUU tersebut tahun itu karena pengesahannya akan memberikan kemenangan legislatif bagi Ocasio-Cortez menjelang pemilu paruh waktu, sementara keberatan spesifik dari anggota DPR belum diungkapkan kepada publik.

RUU ini saat ini memiliki 70 anggota pendukung bersama di DPR yang terbagi rata antara 35 dari Partai Demokrat dan 35 dari Partai Republik. Martone menuturkan kepada US Top News and Analysis (cnbc.com) dalam sebuah wawancara bahwa pascapemilu ia berharap tidak ada hambatan politik seperti yang dibicarakan sebelum November.

“Because we have not had any substantive blocks,” kata Martone. “Nobody has said, ‘I don’t like this bill because of this reason.’ We have not gotten any feedback like that. We’re talking from big tech to representatives to civil society organizations. We’ve gotten widespread support and no indication of any sort of pressure in one direction. … It’s very much increasing harm … mostly to women and children, and that’s just something we cannot wait around for,” tambahnya.

Apabila DPR tidak mengambil tindakan sebelum Kongres saat ini berakhir, para pendukung harus kembali memperkenalkan RUU tersebut pada Kongres berikutnya, di mana kelanjutannya pada Januari akan bergantung pada susunan baru DPR serta prioritas para pemimpin dari Partai Demokrat yang diproyeksikan memegang mayoritas.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *