Daftar Isi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan alasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum cair hingga saat ini. Penyaluran bantuan tersebut masih berada dalam tahap proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan.
Proses Administrasi dan Imbauan Kewaspadaan
Yassierli meminta masyarakat untuk bersabar menanti proses tersebut dan berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan program tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh informasi yang valid hanya bersumber dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Yassierli, seperti dikutip dari Antara pada Minggu (15/11/2026).
Rencana Penyaluran dan Target Penerima
Pemerintah sebelumnya menyiapkan kembali Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja pada kuartal IV 2026 yang mencakup periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima total bantuan sebesar Rp900 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9). Bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan itu nantinya akan disalurkan sekaligus kepada sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.
Penyaluran BSU kuartal IV tahun 2026 tersebut diharapkan dapat melalui transfer ke rekening bank penerima. Airlangga menjelaskan di Jakarta, Kamis (12/11), bahwa langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program pembuatan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening.
Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah
Aturan resmi mengenai penyaluran BSU telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh agar berhak menerima bantuan tersebut.
Penerima BSU 2026 wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan serta terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Selain itu, pekerja harus menerima upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Bagi pekerja yang berada di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota melampaui Rp3,5 juta, batasan upah akan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh. Sementara untuk daerah yang tidak mempunyai UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi dengan ketentuan pembulatan yang serupa.
Sumber: Finance - Detikcom






