Danantara Indonesia membantah kabar yang menyebutkan pihaknya telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja. Penjelasan ini disampaikan untuk menanggapi laporan salah satu media nasional yang mengaitkan institusi tersebut dengan kebijakan pesangon tenaga kerja.
Klarifikasi Resmi Danantara Indonesia
Kebijakan pemerintah terkait kewajiban perusahaan untuk menyisihkan dana cadangan pesangon bagi para pekerja tersebut rencananya bakal berlaku mulai Oktober 2027. Kendati demikian, Danantara menegaskan belum ada penugasan formal yang diterima lembaga tersebut.
Melalui keterangan tertulis pada Sabtu (14/11/2026), Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menjaga hak para tenaga kerja.
“Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon,” ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia.
Meski begitu, pihak Danantara meluruskan isu penunjukan institusinya yang sempat beredar dalam pemberitaan media.
“Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan,” lanjutnya.
Danantara juga menekankan bahwa penyebutan nama lembaganya sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja tidak mencerminkan adanya penugasan resmi dari pemerintah.
Sumber: Finance - Detikcom
