Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengungkap alasan sektor perbankan di Indonesia menjadi sasaran utama serangan siber. Menurutnya, hal tersebut dipicu oleh tingginya nilai ekonomi dan strategis yang dimiliki oleh industri perbankan.
Alasan Perbankan Jadi Incaran Penjahat Siber
Pratama menjelaskan kepada CNN Indonesia bahwa sistem perbankan menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi milik jutaan nasabah. Keberhasilan mendapatkan akses ke dalam sistem itu bisa dimanfaatkan untuk pencurian dana, pengambilalihan akun, hingga pemasaran dan perdagangan data di pasar gelap.
Risiko ini dinilai semakin meluas seiring berkembangnya layanan mobile banking, pembayaran digital, API, serta integrasi perbankan dengan berbagai penyedia teknologi. Pelaku serangan disebut tidak selalu mengincar sistem inti bank, melainkan bisa memanfaatkan celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan, atau kredensial nasabah sebagai pintu masuk.
Pernyataan tersebut merujuk pada data Threatmap dalam situs Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB yang mencatat sektor perbankan sebagai industri yang paling banyak ditargetkan dengan total sekitar 761.000 ancaman terdeteksi. Posisi berikutnya ditempati sektor teknologi dengan 386.000 ancaman, pemerintah sebanyak 121.000, edukasi sejumlah 48.000, manufaktur 42.000, dan telekomunikasi 18.000.
Data itu juga mencatat 1,6 juta serangan berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir, meningkat dari 50.600 serangan pada Sabtu (7/11) dengan rata-rata 4 serangan terdeteksi per detik.
Kesiapan Bank dan Imbauan bagi Masyarakat
Mengenai kesiapan, Pratama menilai sejumlah bank besar di Indonesia umumnya sudah memiliki investasi teknologi keamanan, pusat pemantauan, serta mekanisme respons insiden. Kendati demikian, tingkat kematangan keamanan siber belum merata di seluruh industri, khususnya pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, dan pengawasan pihak ketiga dinilai harus terus dilakukan. Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan dan bertanggung jawab agar statistik keamanan siber tidak memicu kepanikan.
“Jangan sampai angka statistik ancaman siber justru memunculkan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan,” kata Pratama.
Pratama mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber. Selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi mengenai gangguan terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi dapat berjalan seperti biasa.
Masyarakat juga diminta agar tidak pernah memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak mana pun, serta tetap waspada terhadap modus penipuan phishing, pesan palsu, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya dengan segera menghubungi kanal resmi bank jika menemukan transaksi mencurigakan.
