PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tengah menyiapkan langkah untuk bersaing dalam pengelolaan lalu lintas kapal di kawasan Selat Malaka. BUMN tersebut membidik porsi kapal pengiriman yang selama ini belum berlabuh di pelabuhan milik Singapura maupun Malaysia.
Membidik Pangsa Pasar Baru di Selat Malaka
Direktur Pengembangan Usaha Pelindo Prasetyo menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan program strategis Dumai Transshipment Hub. Perusahaan menargetkan untuk menyerap sekitar 40 persen pangsa pasar kapal pengiriman yang belum masuk ke pelabuhan Singapura ataupun Malaysia, seperti disampaikan dalam acara Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Prasetyo memaparkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam melayani lalu lintas maritim di Selat Malaka selama ini tercatat sangat minim secara historis. Padahal, perairan strategis tersebut dilewati oleh kurang lebih 110 ribu kapal setiap tahunnya. Aksi korporasi berupa merger di tubuh Pelindo kemudian dimanfaatkan sebagai momentum untuk mulai berpartisipasi melayani kapal-kapal yang melintas itu.
Meskipun demikian, Prasetyo menegaskan bahwa inisiatif bisnis ini tidak bertujuan untuk merebut pangsa pasar yang saat ini sudah dikuasai oleh negara tetangga. Pihaknya hanya berfokus melayani sisa kapal yang belum terserap.
“60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani,” ujar Prasetyo.
Pengembangan Tahap Awal dan Status PSN
Dalam rencana pembangunan Dumai Transshipment Hub, Pelindo menetapkan target operasional awal pada tahun 2030 yang akan dikerjakan secara bertahap. Selain itu, Pelindo juga telah mengajukan usulan agar proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengkaji usulan agar Dumai Transshipment Hub resmi menjadi PSN. Kajian ini ditujukan untuk menilai keselarasan proyek dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta memastikan pemenuhan kriteria PSN berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.
