Kekalahan telak Partai Republik dalam pemilu paruh waktu menempatkan Presiden Donald Trump dalam posisi yang sulit. Partai Demokrat diproyeksikan meraih mayoritas kursi di DPR dan Senat, mengakhiri dominasi kubu Republik yang selama ini mendukung dan melindungi Trump di parlemen.
Kebijakan dan Hak Veto
Hasil pemilu tersebut menutup peluang bagi Trump untuk meloloskan undang-undang partisan pada paruh kedua masa kepresidensiannya. Sejumlah kebijakan yang sebelumnya dapat ia jalankan tanpa persetujuan Kongres—seperti tarif, perang Iran, dan proyek konstruksi—dipastikan akan menghadapi perlawanan dari mayoritas baru di DPR dan Senat. Meski demikian, kekuasaan eksekutif yang luas membuat Trump masih memiliki wewenang untuk menghambat agenda Partai Demokrat.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan niatnya untuk menggunakan hak veto guna menolak undang-undang yang dikirimkan oleh kubu Demokrat. “Ini adalah salah satu kekuatan terkuat yang dimiliki seorang presiden,” ujar Trump, seraya menambahkan bahwa ia akan memveto rancangan undang-undang yang dianggapnya tidak masuk akal sebelum akhirnya mengajak mereka bekerja sama.
Rencana Legislasi Demokrat
Seperti dilaporkan CNBC, anggota DPR dari Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Hakeem Jeffries berencana mengesahkan sejumlah RUU begitu mereka memegang kendali pada Januari mendatang. Fokus utama mereka adalah menurunkan biaya hidup yang tinggi, mengembalikan subsidi asuransi kesehatan, membatalkan pemotongan anggaran Medicaid yang diteken Trump tahun ini, mencabut kebijakan tarif, serta mengakhiri perang di Iran.
Namun, tanpa dukungan dua pertiga suara di kedua kamar legislatif, RUU tersebut berpotensi hanya menjadi simbolik karena Trump dapat menggunakan hak vetonya. Di Senat, kubu Demokrat juga masih kekurangan enam puluh suara untuk melampaui aturan filibuster, yang memberikan Partai Republik ruang tawar di posisi minoritas.
Ancaman Penyelidikan dan Pengawasan
Selain pertempuran legislatif, hubungan kedua kubu diprediksi semakin memanas karena Partai Demokrat berencana meluncurkan penyelidikan terhadap Trump, sekutu politik dan bisnisnya, hingga keluargannya. Penguasaan komite DPR memberi Demokrat kewenangan untuk menerbitkan surat panggilan.
Perwakilan Robert Garcia asal California, yang diprediksi memimpin Komite Pengawasan DPR, menyatakan komitmen partainya untuk menyelidiki urusan bisnis keluarga Trump, korupsi korporasi, dugaan penyalahgunaan lembaga imigrasi, hingga penanganan berkas terkait Jeffrey Epstein. Garcia merangkum rencana tersebut melalui platform X dengan pernyataan singkat, “Lawyer up.” Sejumlah senator Demokrat, termasuk Ed Markey, juga mengisyaratkan pengiriman berbagai surat panggilan resmi kepada pihak terkait.
Marc Short selaku ketua Advancing American Freedom menyatakan kepada CNBC bahwa kekalahan ini tidak serta-merta memicu pemberontakan di internal Partai Republik terhadap Trump, namun ia memperkirakan sebagian kader akan mulai menjaga jarak secara perlahan.
Sumber: US Top News and Analysis
