Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Berbagai program pembiayaan disalurkan guna membantu permodalan masyarakat dan mendukung kegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia.
Perkembangan TPAKD dan Program Pembiayaan
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan saat ini terdapat 552 TPAKD yang mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim ini bertujuan mendukung pemerataan ekonomi, memberantas kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dapat kami laporkan bahwa ini adalah untuk mendukung Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica dalam acara Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Friderica memaparkan, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menyalurkan Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur berkat sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.
Di samping pembiayaan usaha, tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen dan inklusi keuangan melampaui 93 persen. OJK juga menyasar pelajar lewat program Satu Rekening, Satu Pelajar dengan produk Simpanan Pelajar (SimPel) yang memiliki setoran awal mulai dari Rp5.000.
Penyaluran Kredit Serta Target Pemerintah
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada periode Agustus hingga Oktober 2026 mencapai Rp 53 triliun kepada sekitar 2,1 juta penerima manfaat dari berbagai sektor usaha. Penerima tersebut meliputi pengemudi ojek daring yang merintis warung, pedagang makanan dan pakaian, petani kopi, hingga pembudidaya ikan nila.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas pembentukan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia serta penyaluran pembiayaan yang telah menjangkau sekitar dua juta warga. Ia menilai pencapaian kelembagaan tersebut sangat membanggakan bagi perekonomian nasional.
“Saya mendapat laporan bahwa pada akhir tahun 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, pemerintah menargetkan penyaluran dana sebesar Rp 400 triliun yang menyasar para petani, nelayan, serta masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, hingga perkotaan dengan target sekitar 28 juta warga.
“Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan. Nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta warga,” pungkas Prabowo.
Sumber: Finance - Detikcom
