Daftar Isi
Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam daftar negara paling terdampak krisis iklim pada 2025 menurut laporan Climate Risk Index (CRI) 2027 yang dirilis oleh Germanwatch. Posisi Indonesia tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan peringkat ke-27 pada tahun 2024.
Dampak Cuaca Ekstrem di Indonesia
Laporan tersebut mencatat ada 15 peristiwa cuaca ekstrem yang melanda Indonesia sepanjang 2025, yang terdiri atas 12 kejadian banjir, dua tanah longsor, dan satu siklon. Dari seluruh peristiwa tersebut, Siklon Senyar tercatat sebagai bencana dengan dampak terburuk bagi tanah air.
Siklon Senyar menyebabkan lebih dari 1.100 korban jiwa serta menimbulkan kerugian ekonomi yang mencapai US$4 miliar atau setara dengan kerugian berskala besar. Bencana ini juga berdampak pada lebih dari 3 juta penduduk Indonesia.
Selain korban jiwa, curah hujan ekstrem dan banjir yang dipicu oleh siklon tersebut memaksa sekitar 130.000 warga mengungsi. Wilayah yang paling parah merasakan dampaknya meliputi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Peringkat Global dan Desakan Germanwatch
Berdasarkan laporan CRI 2027 yang mengamati data tahun 2025, Jamaika berada di urutan pertama negara paling terdampak, diikuti oleh Sri Lanka pada posisi kedua dan Spanyol di peringkat ketiga. Sementara itu, posisi keempat hingga kesepuluh masing-masing ditempati oleh Thailand, Filipina, Pakistan, Indonesia, Bolivia, Mozambik, dan Vietnam.
Penasihat Senior untuk Keuangan dan Investasi Iklim Germanwatch sekaligus salah satu penulis laporan, David Eckstein, menyampaikan bahwa temuan ini memperlihatkan urgensi investasi adaptasi guna melindungi masyarakat luas.
Negara-negara harus memanfaatkan COP31 untuk secara serius mempercepat transisi meninggalkan bahan bakar fosil, yang menjadi pendorong utama krisis iklim, serta mulai bekerja sama dalam memobilisasi pendanaan dalam skala yang dibutuhkan untuk menangani berbagai dampak di masa depan yang dekat, ujar David dalam keterangannya, Jumat (20/11), seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Lebih lanjut, laporan itu menekankan bahwa upaya adaptasi tidak bisa menggantikan langkah pemangkasan emisi. Negara dengan emisi tinggi serta produsen besar minyak, gas, batu bara, dan semen diminta meningkatkan dukungan finansial sekaligus mempercepat mitigasi di dalam negeri.
Desakan Penghentian Energi Fosil di Indonesia
Bagi Indonesia, temuan CRI 2027 dipandang sebagai panggilan darurat untuk memperkuat ketahanan iklim, mengatasi kesenjangan data bencana, serta memastikan ketersediaan dana adaptasi beserta mekanisme kerugian dan kerusakan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Policy & Program Manager CERAH, Wicaksono Gitawan, mendesak agar pemerintah menyusun peta jalan yang jelas untuk keluar dari ketergantungan terhadap energi fosil. Langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan bagi warga negara dari ancaman krisis iklim.
Rencana penambahan energi fosil sebesar 16,6 gigawatt (GW) yang terdiri dari 10,3 GW gas dan 6,3 GW batu bara dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 seharusnya dihapuskan, ujar Wicak.
Terlebih, di tengah berjalannya COP31 yang mendorong komitmen elektrifikasi 35×35, Indonesia seharusnya melihat hal ini sebagai kesempatan baik dan bisa ikut berkomitmen untuk mendorong elektrifikasi melalui energi terbarukan dan mempercepat phase out energi fosil sebagai trade off yang menguntungkan, tambahnya.






